DPR Minta Doni Monardo Dorong Pengadaan Kebutuhan Penanganan Covid-19 Lebih Cepat

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus menyarankan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong pengadaan barang terkait penanganan virus corona lebih cepat. Tujuannya agar penanganan pasien corona menjadi lebih maksimal dan efektif.

"Saya merasa kewenangan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dapat diimplementasikan secara lebih baik. Ambil contoh untuk pengadaan segala barang terkait penanganan Covid–19. Walaupun pengadaan tersebut adalah mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan dengan sifatnya yang mengoordinasi berbagai instansi," kata Ihsan dalam keterangannya, Selasa (7/4).

"Saya mendorong Ketua Gugus Tugas untuk lebih mendorong pengadaan terjadi secara lebih cepat dan tepat. Ini juga berlaku soal distribusi Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah yang ternyata belum langsung masuk ke rumah sakit. Saya minta Pak Doni untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APD langsung dapat didistribusikan ke rumah sakit," sambung Ihsan.

Dia juga mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) rapid test virus corona. Sebab, Ihsan menemukan proses tes orang yang terindikasi memakan waktu cukup lama yang berdampak pada penanganan di rumah sakit rujukan.

"Saya juga mencatat belum jelasnya SOP yang ada ketika orang terindikasi sebagai carrier Covid–19. Misalnya adalah jangka waktu tes swab yang cukup memakan waktu. Padahal dia jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit rujukan," ujar dia.

Namun, Politikus PDIP ini menyatakan DPR mendukung penuh kerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik dari sisi anggaran dan regulasi.

"Kami sampaikan komitmen penuh kami untuk mendukung bapak dan teman-teman di lapangan. Sesuai fungsi DPR RI, kami akan selalu mendukung pemerintah agar dapat leluasa bekerja, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Kami juga mendukung gugus tugas agar dapat selalu menjalankan kewenangannya secara optimal bahkan apabila perlu diperluas. Kami tidak ingin gugus tugas hanya sekadar menjadi kantor penghubung," tandas Ihsan.

(mdk/ray)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

covid-19 Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya

kasus korupsi Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan

Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

bansos Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya

Pemakzulan Presiden Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya

DBD Kemenkes: Penyintas Covid-19 yang Kena DBD Tak Muncul Bintik Merah, Tapi Demam Tak Reda hingga 10 Hari

Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.

Baca Selengkapnya