Diduga bersekongkol dengan calo SIM, Kapolres Kediri bakal dievaluasi

Merdeka.com - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Brigjen Listiyo Sigit Prabowo membenarkan adanya dugaan pungutan liar dilakukan oleh Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan. Diketahui, Erick diperiksa di Satpas Polres Kediri sejak Sabtu 18 Agustus 2018.

"Iya benar, Kapolres diproses pelanggaran profesi dan etik," kata Listyo saat dihubungi wartawan, Selasa (21/8).

Brigjen Listyo melanjutkan, pemeriksaan yang bersangkutan masih terus dilakukan hingga hari ini. Karenanya, jabatan Kapolres ditangguhkan sementara.

"Saat ini akan kami proses lanjut untuk pelanggaran profesi, kami usulkan posisinya untuk dievaluasi," jelas jenderal bintang satu ini.

Apabila terbukti, nantinya AKBP Erick akan diberhentikan sebagai anggota Polri secara tidak terhormat.

"Jadi terhadap perbuatannya akan kami proses, karena melanggar profesi dan kode etik dengan sanksi mulai dari demosi sampai PDTH (Pemberhentian dengan tidak hormat)," tegas Listyo.

Sebagai informasi, dugaan aksi pungli dilakukan AKBP Erick bersama beberapa jajarannya terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di Satpas SIM Polres Kediri. Mereka diduga mengkordinasi sejumlah calo berinisial HA, AX, BD, DW dan YD.

Penelusuran awal menemukan, sejumlah calo tersebut melakukan penarikan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya penarikan bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 650 ribu, tergantung dari jenis SIM.

Hasil penelusuran sementara, diduga keuntungan diterima Kapolres Kediri AKBP Erick dari bagi hasil tersebut setiap minggu berkisar Rp 40 Juta sampai dengan Rp 50 juta. Pun jajarannya diduga ikut berperan, seperti Kasat Lantas Polres Kediri Ajun Komisaris Polisi Fatikh diduga mendapat keuntungan berkisar Rp 10 juta-Rp 15 juta per minggu, dan Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Inspektur Satu Bagus Rp 2 juta-Rp 3 juta, per minggu.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)