Desak KPK periksa Jokowi, Progres 98 gelar aksi tidur di KPK
Merdeka.com - Ketua Progres 98 Faizal Assegaf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka kepada publik, jangan tebang pilih untuk mengusut kasus korupsi. Mereka menuntut KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang hingga saat ini belum diproses oleh KPK.
"Kita ingin komisioner KPK terbuka kepada publik, kasus yang kita ajukan tak ditangani, jangan pilih kasih," katanya dalam diskusi Koalisi Kebangsaan di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).
Faizal juga kembali serukan kepada publik untuk ikut aksi menginap di KPK, sebagai upaya desakan pada KPK mengusut korupsi Jokowi. "Senin jam 3 kita akan di sana, besok lagi kita aksi lagi, kita akan aksi damai tidur di KPK," ujarnya.
Masih kata Faizal, dia meminta koalisi Merah Putih di Parlemen untuk mengambil langkah, tidak menyetujui pelantikan Jokowi - JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebelum keduanya terbebas dari kasus korupsi masa lalu.
"Saran saya, koalisi di Parlemen harus mengambil langkah serius, sebelum Jokowi terbebas dari korupsi. (Pelantikan) jangan dilanjutkan dulu, tak boleh ada pelantikan sebelum presiden Jokowi-JK terbebas dari korupsi dan sebelum KPK periksa keduanya," bebernya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca Selengkapnya