Demokrat: NasDem harus tanggung jawab soal pemukulan wartawan
Merdeka.com - 30 Orang mendatangi kantor Partai NasDem untuk memperjuangkan hak Lutviana yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan MetroTV, kemarin. Alasan pendemo menggelar aksi di depan kantor NasDem, karena Surya Paloh merupakan pimpinan televisi biru itu berkantor di Gedung NasDem.
Aksi damai yang berlangsung selama beberapa jam ini berakhir ricuh, sejumlah wartawan yang tengah meliput serta para pendemo tiba-tiba diserang kader NasDem.
Menanggapi kekerasan yang terjadi di depan kantor NasDem, Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan prihatin dengan kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dan pendemo. Menurutnya, saat ini sudah tidak pantas lagi melakukan kekerasan, dia juga meminta agar pihak NasDem bertanggung jawab dalam kejadian itu.
"Hari gini masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan. NasDem harus tanggung jawab. Tak ada alasan dimaafkan karena parpol baru," sahut Ramadhan di Jakarta, Kamis (17/01).
Politisi Partai Demokrat ini berjanji, Komisi I DPR akan mencoba mencermati kasus itu dan mendorong kepolisian untuk mengusut peristiwa. "Kepolisian juga jangan pasif. Tapi aktif, terdepan amankan jurnalis jalankan profesinya," kata dia.
Namun, Ramadhan meyakini bahwa para pemimpin partai yang digawangi Surya Paloh itu akan bertanggung jawab atas aksi kekerasan itu. "Saya percaya pimpinan Nasdem arif menyikapi kekerasan terhadap jurnalis. Ingat, ada ancaman pidana kurungan bertahun-tahun bagi penghambat kerja jurnalis," tutup mantan wartawan yang beralih profesi menjadi politisi ini.
Seperti diketahui, Luviana adalah jurnalis Metro TV yang telah bekerja selama 10 tahun. Dia dibebastugaskan pada 30 Februari dan di PHK pada 27 Juni tanpa keterangan yang jelas. Pada 5 Juni Luviana yang didampingi tim litigasi dan nonlitigasi Aliansi Metro, bertemu dengan Surya Paloh.
Pada pertemuan tersebut Surya Paloh, selaku pemilik Metro TV, berjanji akan mempekerjakan Luviana kembali di Metro TV. Namun, pada 27 Juni justru Luviana menerima surat pemecatan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKonflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Progresif nonton bareng debat Capres dengan pendukung paslon 01 Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaAHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca Selengkapnya