Merdeka.com - Pandemi virus Corona alias Covid-19 yang menyerang Indonesia membuat semua pihak prihatin. Hingga Minggu (26/4), 8.882 orang terinfeksi Corona. 1.107 orang sudah dinyatakan sembuh, sementara 743 meninggal dunia.

Hal tersebut membuat Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari ikut prihatin. Dari dalam Rutan Pondok Bambu, Siti mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah saran diberikan kepada Siti untuk Jokowi menangani pandemi tersebut. Dia ingin pemerintah lakukan screening massal di daerah ditemukan banyak pasien positif. Setelah itu baru dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Tapi kalau belum dilakukan screening maka kemungkinan terjadi penularan di area PSBB masih sangat mungkin," jelas Siti dalam tulisan tangan di atas kertas yang diperoleh merdeka.com, Senin (27/4).

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 6 Juni 2017 lalu. Dia terbelit kasus pengadaan alat kesehatan (alkes).

Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan Alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Berikut Surat Lengkap Siti Fadillah Supari untuk Jokowi:

Pak Jokowi yang terhormat,Bersama surat ini saya dari dalam penjara, ijinkanlah menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap bangsa kita yang sedang menghadapi wabah Corona ini.

Lewat surat ini juga, ijinkan saya menyampaikan beberapa masukan usulan beberapa hal yang sederhana saja, untuk memperkuat kebijakan bapak yang sudah bapak tetapkan dalam mengatasi wabah Corona ini.

Sebelumnya, saya ucapkan terimakasih kepada bapak atas pendirian bapak tidak serta merta menetapkan Situasi Darurat Nasional dan tidak memberlakukan Lockdown seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Itu keputusan yang bijaksana untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Saat ini tujuan kita yang utama adalah menghentikan penularan wabah Corona sehingga dapat menurunkan angka kematian.

Menurunkan penularan akan efektif bila pertama-tama dilakukan screening massal serentak. Kalau tidak bisa semua wilayah, kita bisa memilih daerah dengan zona merah saja. Di zona merah itu perlu dilakukan deteksi dengan screening massal serentak, mencari mana yang positif dan mana yang negatif.

Pisahkan yang positif. Dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala, inilah kemudian bisa menularkan ke orang lain. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman.

Tapi kalau belum dilakukan screening maka kemungkinan terjadi penularan di area PSBB masih sangat mungkin.

Misal satu orang dalam keluarga positif dan asimptomatik apakah tidak tertular pada anggota keluarganya? Kalau rumahnya besar satu orang satu kamar bisa tidak menular. Tapi karena tidak tahu mana yang positif dan mana yang negatif maka kalau pas waktu makan akan kumpul bersama. Apalagi kalau rumah kecil 45m2 ada berisi 5 orang apakah bisa tidak tertular?

Maka screening massal serentak pada zona merah adalah sangat penting. Jika penularan turun maka otomatis angka kematian juga ikut turun.

Mohon maaf pak, untuk itu kita membutuhkan alat rapid test yang sensitif dan false- negatifnya rendah. Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebaran berlanjut.

Primer atau reagen pada PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang kita buat sendiri berasal dari virus Corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah mulai melakukan ini.

Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB sudah sangat jelas. Namun di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan.

Mohon maaf pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius di dirikan oleh para lurah dan kepala desa.

Dengan adanya PSBB di beberapa daerah, mohon sangat ada monitoring dan evaluasi di daerah-daeah tersebut, apakah kebijakan pak Presiden soal bantuan sosial sudah sampai pada rakyat yang membutuhkan? Apakah dapur-dapur umum sudah berdiri disetiap kelurahan dan desa?

Demikian halnya dengan rumah-rumah karantina buat ODP dan PDP yang seharusnya sudah ada ditingkatan desa dan kelurahan.

Oh iya pak, setahu saya Kementerian Kesehatan punya bidan-bidan desa yang barusan jadi CPNS beberapa waktu lalu. Mereka punya jadwal rutin Posyandu. Mereka juga sudah biasa door to door memeriksa kesehatan rakyat di desa. Bidan desa dan posyandu bisa jadi salah satu ujung tombak monitoring dan evaluasi maupun untuk screening.

Pak Jokowi yang baik, pada bapaklah kami semua rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona.

Jangan ragu dan tetaplah yakin Allah SWT akan menolong kita semua Selamat menunaikan ibadah puasa.

Jakarta, Rutan Pondok Bambu, Jumat, 24 April 2020Hormat saya,Siti Fadilah Supari