Daerah Kena Dampak, Ganjar Minta Pemerintah Pusat Tak Asal Keluarkan Izin Tambang
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan. Sebab akibatnya, pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin itu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/11).
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," katanya.
Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM©2021 Merdeka.com"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ucapnya.
Untuk itu, dalam forum asosiasi dinas-dinas pengelola ESDM seluruh Indonesia itu, Ganjar meminta agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka lingkungan akan terancam.
"Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Ganjar juga berpesan kepada kepala dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas. Pasalnya, persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana.
"Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk mereview tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke ESDM-an ini," pungkasnya.
Acara tersebut digelar secara hybrid, ada yang hadir langsung dan ada yang tatap muka. Sejumlah kepala dinas ESDM di Indonesia ikut hadir secara langsung di Semarang, diantaranya dari Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung dan lain sebagainya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melihat Keindahan Kampung Stabelan di Boyolali, Jaraknya Hanya 3 Km dari Puncak Gunung Merapi
Di luar ancaman yang begitu nyata dari letusan Gunung Merapi, kampung ini memiliki keindahan alam yang memukau.
Baca SelengkapnyaGunung Merapi Keluarkan 7 Kali Awan Panas Guguran dalam 30 Menit
Gunung Merapi kembali mengeluarkan rentetan awan panas guguran pada Senin (4/2) sore.
Baca SelengkapnyaCurhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh
Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaGunung Merapi Keluarkan Awan Panas hingga 2 Kilometer, Sejumlah Wilayah Sekitar Dilanda Hujan Abu
Pada siang hari, Minggu (21/1), awan panas yang muncul dari Gunung Merapi. Beberapa daerah di sekitaran Merapi terkena dampak hujan abu.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaKronologi Pembakaran Sejumlah Bangunan di Waena Papua Menurut Polisi
Kejadian bermula ketika rombongan massa pengantar jenazah melintas di Lampu Merah Waena.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca Selengkapnya