4 Jenderal di balik rencana pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Jokowi menggodok persiapan pemerintahannya di Kantor Transisi. Lembaga pemikir ini bertugas membedah visi misi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi program nyata.

Kantor Transisi dipimpin oleh seorang kepala staf Rini Mariani Soemarno , menteri perdagangan dan perindustrian di era kabinet Megawati.

Di bawah Rini, ada empat orang deputi yang mewakili beberapa bidang. Hasto Kristiyanto , Anies Baswedan , Akbar Faizal dan Andi Widjajanto.

Tak cuma itu, Jokowi juga menggandeng sejumlah tokoh. Sebagai penasihat, Jokowi menggandeng mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i. Lalu mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi .

Untuk urusan intelijen dan pertahanan, Jokowi juga menunjuk beberapa jenderal. Mereka adalah anggota tim sukses Jokowi yang selama ini ikut bertarung membantu Jokowi.

Siapa saja para jenderal itu?

Luhut Panjaitan

Jenderal (purn) Luhut Panjaitan turut membidani kelahiran pasukan antiteror di Kopassus. Dia menjadi komandan pertama Sat-81 Gultor. Luhut adalah senior Prabowo Subianto di kesatuan ini.Dia menjabat Komandan Pussenif, lalu menjadi menteri perindustrian. Luhut juga seorang pengusaha dan politikus Partai Golkar."Saya diminta Pak Jokowi untuk menjadi istilahnya senior advisor untuk Rumah Transisi kira-kira 10 hari lalu. Saya baru datang hari ini, sekaligus memberikan masukan-masukan struktur kabinet," ujar Luhut di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).Luhut menambahkan, agenda ke depan juga telah dipersiapkan. Tim penasihat pun telah menunjuk beberapa orang untuk merancang pemerintahan Jokowi."Jadi dengan begitu kami memberikan masukan-masukan kongkrit sesuai pengalaman kami di berbagai bidang. Semua dalam rangka memperkuat apa yang sudah disiapkan Ibu Rini (Ketua tim transisi)," imbuhnya.

AM Hendropriyono

Kubu Jokowi menunjuk Jenderal (Purn) Hendropriyono sebagai satu dari empat penasihat kantor Transisi. Hendropriyono adalah mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).Karir prajurit baret merah ini banyak dihabiskan di bidang sandi yudha dan operasi intelijen.Penunjukan Hendropriyono pun memancing polemik. Para korban pelanggaran HAM memprotes keputusan Jokowi ini. Mereka menilai Hendro terlibat kasus pelanggaran HAM Talangsari.Jokowi menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Dirinya meminta semua pihak untuk memisahkan siapa Hendropriyono di luar dan dalam Kantor Transisi. Sebab menurutnya permasalahan di luar dari Tim Transisi tidak perlu disangkut pautkan dengan pihaknya."Hendropriyono sebagai apa, dewan penasihat. Ini kan urusan menyiapkan transisi pemerintahan itu wilayah yang lain jangan dimasukkan ke sini (Kantor Transisi), ini wilayahnya berbeda. Itu urusan siapa? Itu bukan. Wilayah di sini, itu wilayah menyiapkan transisi kok," kata Jokowi.

Jenderal (Purn) Fachrul Razi

Tim Jokowi mempercayakan Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengarsiteki masalah pertahanan di pemerintahan yang akan datang. Mantan Wakil Panglima ABRI ini dinilai mumpuni menyusun konsep pertahanan kabinet Jokowi."Berikutnya ada pertahanan yang dipimpin oleh Jenderal Fachrul Razi," kata Luhut Panjaitan di Jakarta, Kamis (14/8)Fachrul Razi merupakan alumnus Akmil 1970. Dia adalah Wakil Panglima ABRI yang terakhir sebelum jabatan ini dihapus.Perwira korps infanteri ini dibesarkan di Kostrad dan komando teritorial. Dia juga pernah menjadi Gubernur Akmil, Sekjen Departemen Pertahanan dan Kepala Staf Umum ABRI.

Laksamana Madya (Purn) Fred Lonan

Sementara itu untuk menerjemahkan tol laut cost maritim akan dipimpin Laksamana Madya Fred Lonan. Pensiunan jenderal bintang tiga TNI AL ini dinilai mampu mewujudkan visi Jokowi tentang kekuatan ekonomi maritim.Fred Lonan pernah menjabat sebagai wakil gubernur Lemhanas. Ide tol laut Jokowi adalah membangun lalu lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Jokowi yakin harga bahan pokok di Indonesia Timur akan bisa ditekan dengan pengiriman barang yang lancar.Jokowi juga memilih membangun dermaga dan kapal-kapal yang berlayar langsung dari Sumatera ke Jakarta. Daripada harus membangun jembatan Selat Sunda.