Penyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ke sektor informal sekitar 133.000 unit atau sekitar Rp22 triliun dalam 5 tahun terakhir.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor informal menjadi fokus perseroan.
Dalam hal ini pihaknya telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada pengemudi ojek online, pedagang pasar, marbot masjid istiqlal, tukang cukur garut, guru honorer di daerah Kendal dan sektor informal lainnya.
"Sektor informal menjadi fokus kami dalam lima tahun terakhir," ujar Nixon dalam keterangannya, Jakarta, Senin (5/2).
Ia menyebut sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan.
Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.
Ada sekitar 185 sub-sektor pendukung perumahan yang turut berkontribusi dalam ekosistem pengembangan perumahan.
Oleh karena itu, pihaknya bersama pemerintah dan BP Tapera terus berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan pekerja informal dalam memiliki rumah yang layak huni.
Nixon bilang tabungan BTN Rumah Tapera ini dapat menjadi solusi bagi pekerja informal untuk mendapatkan fasilitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kita harus bisa kalahkan asumsi yang selama ini menyebutkan bahwa sektor informal itu risikonya tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan KPR,” kata Nixon.
Dari sisi tenaga kerja, lanjut dia, sektor perumahan juga memberikan peluang untuk mengembangkan lapangan kerja di Indonesia karena rata-rata setiap 1 rumah membutuhkan 5 tenaga kerja.
Artinya kalau ada 100.000 unit rumah yang dibangun, maka diperlukan tenaga kerja sebanyak 500.000 orang.
Penyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
Secara keseluruhan jumlah satuan kerja (satker) yang sudah dibayar sebanyak 13.205 99,96 persen dari 13.210 satker.
Baca Selengkapnya
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Baca Selengkapnya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai persoalan sektor pertanian akan terurai
Baca Selengkapnya
Pada lebaran tahun ini, THR yang diterima PNS, anggota TNI-Polri cair 100 persen.
Baca Selengkapnya
KPPS yang terdaftar kepesertaannya sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024 juga mendapatkan santunan
Baca Selengkapnya
Alokasi anggaran untuk pembayaran THR lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi