Wawancara Khusus Mahfud MD: Biaya Cawapres dan Peran Jokowi

Mengaku awalnya tidak terlalu serius menanggapi, situasi berubah cepat saat gugatan batas usia capres di Mahkamah Konstitusi akan diputuskan.

Mahfud mengungkapkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto intens berkomunikasi dalam dua pekan terakhir. Bahkan, sebelum namanya diumumkan 18 Oktober 2023, dia sudah mendapat kepastian menjadi cawapres lima hari sebelumnya.

Kepada pemimpin redaksi merdeka.com, Darojatun, Mahfud MD menceritakan proses di balik pemilihan dirinya sebagai cawapres.

Wawancara dilakukan di kantor Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023

Selamat Prof Mahfud
Selamat juga, terima kasih.

Degdegan enggak Prof?
Enggak, biasa saja.

Biasa saja? Soalnya kami yang degdegan nih Prof

Saya kan sudah sering menghadapi hal-hal dramatis ya. Ini tadi ya biasa saja

Biasa saja?
Iya.

Soalnya kami yang sambil nonton degdegan karena kami belum move on dari peristiwa 5 tahun yang lalu ya Prof?
Kalau saya apa, baca, di medsos dengan berita dari teman-teman itu memang banyay yang degdegan katanya. Saya sendiri malah tidak tahu kalau banyak yang degdegan. Hahaha…

Prof, saya ingin flashback sedikit. Kapan dan siapa yang pertama kali menghubungi Prof Mahfud untuk memasangkan dengan mas Ganjar?

Persisnya, tanggalnya, lupa saya. Tapi itu kira-kira sudah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa (pertemuan).

Cukup lama ya Prof?

Iya menjajaki, cuma (nanya) “Pak Mahfud gimana”. Saya (bilang) ndak lah, saya bilang kamu cari yang ini, lalu kemudian dating lagi. Yang lain dating lagi, gitu ya.

Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang?

Ada beberapa kali, ada beberapa orang, sudah lama. Misalnya kalau saya perlu nyebut nama, yang ketemu itu misalnya Olly Dondokambey, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basarah. Banyak lah. Semula saya bilang ndak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu.

Tetapi berkembang-berkembang, kemudian jadi serius. Karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya, mungkin tidak dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekadar ngisi acara.
Ketika ada suatu acara pak Jokowi pidato gitu kan nyebut nih “di sini banyak calon presiden” lalu saya disebut. Ketika Pak Ganjar berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi. Wartawan tanya siapa calon wakil presiden Pak Ganjar, wah banyak kata pak Jokowi, (nama) saya masuk.

Pernah diskusi soal pencalonan di pilpres dengan Presiden Jokowi?

Ndak , ndak, ndak. Saya menghindar karena khawatir nanti dikira saya minta dukungan atau apa. Kan enggak enak kan. Jadi saya enggak penah bicara soal itu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setiap ketemu saya, ya seperti biasa wajahnya. Ya sopan, ramah ya, bergurau-bergurau. Tapi sama saya tidak nyinggung soal pilpres, enggak.

Jadi awalnya waktu didekati, Prof jawab ‘enggak’ gitu ya?

Iya itu di awal-awal ketika di bulan April-Mei.

Kapan mulai cenderung ke ‘iya’?
Kira-kira dua minggu yang lalu, ketika sudah mulai ramai gugatan tentang batas usia (capres-cawapres). Ah itu udah mulai.

Kenapa?

Enggak tahu. Mereka datang ke saya. “Ini hanya Pak Mahfud yang bisa muncul kalau begini”. (saya jawab) “Begitu ya, terus kenapa?”. Ya ini kan nanti bisa anu bisa agak rame lah ya, tapi kalau Pak Mahfud yang muncul kan selesai kan tuh masalah gitu. Artinya bisa berjalan tanpa gaduh gitu.

Terus dielaborasi, kemudian saya bertemu dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Yang sering ketemu itu ya Hasto. Hasto ke sini ke kantor memberitahu perkembangan tetapi memang selalu saya katakan baru coba-coba. Kan tidak ada yang kemudian definitive. Yang kemudian definitif itu kira-kira lima hari lalu lah. Pak Hasto datang.

Menurut Pak Mahfud, faktor-faktor apa yang dipertimbangkan PDIP dalam memilih Bapak. Biasanya cawapres lebih tua nih Prof, kedua elektabilitas, basis yang mana yang bisa diberi?

Kalau secara tradisional kami akan membawa kaum-kaum muslimin terutama dari kalangan NU. Saya di sekolah, sekolah NU. Saya di pesantren NU, udah kultural iya, tapi struktural juga. Lalu saya juga jadi penasihat Anshor, saya menjadi penasihat hukum di Jogja, saya juga pernah menjadi pengurus.

Saya bukan NU naturalisasi tapi karena Anda tanya tadi, saya juga dekat dengan Muhammadiyah. Saya bisa kontribusi di situ. Kaum minoritas saya juga dekat dengan kaum minoritas. Jangan lupa jumlah mereka ini 12% yang minoritas.

Bagaimana persaingan untuk menarik hati pemilih NU?

Enggak apa-apa. Saya dorong Cak Imin kampanye, saya juga kampanye. Siapa yang paling banyak dapat dukungan, kan itu di TPS ya.

Persiapan kontribusi logistiknya seperti apa?
Mungkin Anda tidak percaya. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Sampai akhirnya 4 sampe 5 hari itu mereka bilang “enggak usah keluar uang Pak Mahfud negara butuh. Nanti uang ada yang ngurus sendiri”. Sungguh saya belum mengeluarkan uang sepeser pun.

Saya dengan Bu Mega mengatakan ini secara eksplisit tidak nerima uang tunai, siapa pun yang nyumbang mau mengadakan forum kampanye di mana, nyumbang dangdutan, nah itu eksklusif dari Bu Mega “kalau bapak perlu dana, kami dukung, bilang ke kami”.

Bagaimana strategi Prof Mahfud meraih suara dari kalangan generasi muda yang jumlahnya 56% pemilih?

Saya berpikir, muda itu bukan usia. Muda itu pemikiran, gaya, perspektif. Kaum milenial dalam arti ini kan lahir dalam tahun 1980-2000 definisinya ya. Bagi saya itu perspektif. Saya tekankan begini, Indonesia ini kaya. Secara geografi sumber alam kita ini kaya.

Bersama saya, mari, apa yang dikerjakan sekarang. Maka tadi waktu saya katakan di pidato, kalau masalah hukum bisa diselesaikan bisa dilaksanakan dengan baik, 50% terselesaikan. 50% sisanya lebih bersifat ad hoc, memberi tindakan tegas, enggak cukup hanya dengan nasihat.

Sudah bilang ke Presiden Jokowi jadi cawapres?

Saya belum berani ngomong. Jadi saya hari ini kirim surat saja. Hari ini saya menandatangani, sudah diumumkan secara resmi, saya mohon menghadap ke Bapak Jokowi.

Berarti belum ada tangapan dari Presiden Jokowi?

Belum, itu hanya etika pemerintahan saja tp kan yuridisnya enggak ada (kewajiban) untuk memberi tahu.

Nama Bapak diumumkan sebagai cawapres ketika Presiden Jokowi sedang kunjungan ke luar negeri. Ada pertimbangan khusus tidak menunggu presiden pulang?

Urusan PDIP itu, tidak bisa ditanya ke saya itu.

Kapan akan mulai cuti?

Kalau dari sudut aturan, seorang menteri menjadi capres atau cawapres hanya dapat cuti pada masa kampanye. Masa kampanye itu kan 9 minggu. Di luar itu, kerja.

Oleh sebab itu , saya ingin juga menunjukkan kalau seorang pejabat tidak curang, tidak menggunakan apparat. Malah saya yang menjaga kalau ada aparat yang mau, apalagi kalau orang lain menggunakan kecurangan. Pasti saya tindak. Saya tindak, saya kumpulkan, saya beritahu ini politik sebagai kebutuhan dalam bangsa dan bernegara.