Gugatan Syarat Usia Capres/Cawapres: MK Menolak, MK Mengabulkan

Peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024 akhirnya terbuka lebar. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan syarat usia 40 tahun, namun MK mengabulkan gugatan berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tanpa batasan umur.

Hari Senin 16 Oktober 2023, sembilan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Total ada 6 gugatan yang dibacakan putusannya. Satu gugatan lainnya dicabut oleh pemohon.

Ketiga, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Mirip dengan gugatan Partai Garuda, ketiga kepala daerah itu meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan itu kandas setelah majelis hakim MK memutuskan menolak.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: 'berusia paling rendah 40 tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," kata Anwar Usman.

Dengan putusan ini, pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya menjadi: 'Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

MK juga menyatakan, putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.

Selanjutnyta, dalam persidangan kelima, dengan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A, yang meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun, majelis hakim MK menyatakan tidak dapat diterima.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, penolakan itu karena MK telah menerima sebagian permohonan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut MK, gugatan nomor 91 dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

"Permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim MK Anwar Usman.

Terakhir, Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 yang diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda, MK mengabulkan penarikan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023). Perkara yang ditarik ini dimohonkan oleh warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman.

Saldi menuturkan, mulanya putusan MK menolak permohonan PSI. Namun, setelah putusan itu, MK memutuskan menerima sebagian atas permohonan Almas Tsaqibbiru Re A, yang mengajukan minimal usia capres-cawapres 40 tahun diubah atau berpengalaman menjadi kepala daerah.

"Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," kata Saldi.

Dia mempertanyakan, mengapa dalam putusan berikutnya, MK berubah pendirian bahkan dalam hitungan hari padahal MK secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.