Wali Kota Surabaya Panggil Direktur RS dengan Pelayanan Buruk, Soroti Jumlah Dokter

Merdeka.com - Sidak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi ke RSUD Dr. Soewandhie dan RSU Bhakti Darma Husada menjadi sorotan media massa. Cak Eri, sapaan akrabnya, menemukan pelayanan kesehatan tidak maksimal di kedua RS ternama Kota Surabaya itu.

Menindaklanjuti temuan sidak, Cak Eri meminta pelayanan di semua fasilitas kesehatan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, berubah total.

Usai menemukan antrean panjang di RSUD Soewandhie saat inspeksi beberapa hari lalu, Cak Eri mengumpulkan jajarannya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Selasa (29/11).

Cak Eri meminta seluruh jajarannya, terutama PJ Sekretaris Daerah Kota Surabaya Erna Purnawati, Asisten 3 Administrasi Umum Febria Rachmanita, Dinas Kesehatan Surabaya, Direktur RSUD Dr. Soewandhie, dan Direktur Bhakti Dharma Husada (BDH) membuat hitung-hitungan tentang pelayanan kesehatan di Surabaya.

Keberadaan Dokter

stemgenex.com

Hitung-hitungan yang dimaksud Eri antara lain, dokter yang bertugas di masing-masing poli rumah sakit dan Puskesmas harus berdasarkan pasien yang diperiksa pada hari-hari sebelumnya.

"Dokter di poli tidak boleh kurang dari yang sudah direncanakan, sampai poli itu berakhir dan pasien habis. Jumlah dokter di IGD harus sesuai dengan jumlah yang sudah direncanakan, dan dokter itu harus berada di ruangan selama jam pelayanan," tegas Cak Eri, dikutip dari ANTARA.

Selain itu, Cak Eri juga meminta berkas rekam medis harus sudah ada di meja setiap poli sebelum poli tersebut buka pelayanan. Kalau pasien daftar secara daring, maka petugas sudah mengetahui jumlahnya sebelum mereka datang. Dengan demikian, petugas bisa mempersiapkan terlebih dahulu.

"Saya tidak mau tahu, pokoknya rekam medis harus sudah ada di meja poli sebelum poli itu buka," imbuhnya.

Kemudian, tempat pengambilan obat di rumah sakit harus dibuat beberapa tempat sesuai jumlah poli dengan mempertimbangkan jumlah pasien masing-masing poli.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu juga meminta masing-masing ruang tunggu dalam ruangan harus dipasang mesin pendingin, tidak boleh hanya diberi kipas angin.

"Sedangkan ruang tunggu pasien yang belum waktunya tapi datang terlebih dahulu, harus diberikan kipas angin agar pasien tersebut lebih nyaman," ujarnya.

Penerapan Kebijakan

©2020 Merdeka.com/infosurabaya.id

Cak Eri bahkan menetapkan pengambilan obat di Puskesmas, untuk obat racikan maksimal 15 menit dan obat bukan racikan maksimal 7 menit. Sementara di Rumah Sakit, pengambilan obat racikan maksimal 30 menit dan obat bukan racikan maksimal 15 menit.

"Kalau kurang tenaga ya nambah, supaya bisa lebih cepat. Insya Allah kalau ini bisa dilakukan akan lebih cepat pelayanan pengambilan obatnya," kata dia melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu (30/11).

Cak Eri meminta seluruh kebijakan yang sudah ia sampaikan disusun oleh pihak manajemen Puskesmas maupun Rumah Sakit secepat mungkin. Bahkan, dia meminta Kamis pekan ini manajemen RSUD Dr. Soewandhie dan RSUD BDH serta seluruh Kepala Puskesmas memaparkan hitung-hitungan itu.

"Maksimal Senin depan, semua kebijakan itu sudah harus berjalan semuanya," tandasnya.