Upaya Pertahankan Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin Berusia 100 Tahun yang Terancam Hilang di Meja Hijau

Sengketa lahan Vihara Amurva Bhumi yang dikenal dengan Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin dengan perusahaan PT Danataru Jaya masih terus bergulir. Di mana lahan sebagai akses masuk ke vihara yang sudah berusia lebih dari 100 tahun terancam hilang. Hal itu setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memenangkan PT Danataru Jaya atas tergugat Lillany Widjaja, terhadap tanah seluas 462 meter persegi yang jadi akses jalan masuk ke vihara.

Mereka telah resmi mengirimkan pendapat hukum yang ditandatangani 14 Agustus 2023 sebagai tanggapan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 761/ pdt.g/2022/PN.Jkt.Sel. Vihara Amurva Bhumi atau dulu disebut Vihara Hok Tek Tjeng Sin, telah ada sejak tahun 1925. Sedangkan Hak Guna Bangunan pihak penggugat baru terbit tahun 1998. Hal itu turut mengkritik atas hak pihak penggugat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/ Desa Karet Semanggi, berdasarkan Surat Ukur Nomor 567/1998 tanggal 19 Februari 1998.

Widodo menilai klaim perusahaan janggal, karena tanah yang menjadi jalan umum menuju vihara itu adalah pemberian dari masyarakat. Termasuk, di kanan kiri jalan sejak tahun 1990 berdiri tembok beton setinggi 3 meter sejak tahun 1990. Dalam pendapatnya, kata Widodo, para akademisi juga mengingatkan bahwa dalam SK pemberian HGB tercantum larangan menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari akses jalan umum. “Dari berbagai kejanggalan, patut diduga bahwa ada mafia tanah yang berusaha menguasai tanah milik rumah ibadah Vihara Amurva Bhumi,” ujar Widodo.

Meski demikian, Widodo menegaskan amicus curiae ini tidak bermaksud untuk mengintervensi putusan majelis hakim. Melainkan, untuk membantu meningkatkan kualitas putusan tingkat banding nanti. "Di Indonesia, Amici Curiae bukanlah hal baru. Beberapa kasus fenomenal yang menggunakan Amici Curiae antara lain kasus Prita Mulyasari, Upi Asmarandhana, dan Peninjauan Kembali (PK) Majalah Time versus Soeharto," sebut dia. "Kasus perlindungan Gunung Kendeng (Gugatan Tata Usaha Negara), kasus gugatan perdata terhadap Basuki Wasis (Dosen IPB) dan Kasus PK Baiq Nuril Maknun," tambahnya.