Telusuri penyalahgunaan dana KJP, Ahok pasang 'intel' di ATM
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, mengetahui kesalahan alokasi sebagian dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari penelusuran yang dilakukan pihaknya. Hal ini dikisahkan Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/7) pagi.
Ahok mengaku telah memerintahkan sejumlah stafnya untuk menelusuri langsung penggunaan KJP, dengan memonitor sejumlah ATM Bank DKI dan memantau perilaku para pemegang KJP tersebut saat menarik dananya.
"Saya sengaja taruh staf saya di ATM. Suatu saat keluar seorang bapak-bapak sambil marah-marah, 'Kurang ajar si Ahok! Dulu tarik sejuta setengah langsung bisa. Sekarang malahan enggak bisa. Minggu ini malah enggak bisa ditarik'," ujar Ahok mengisahkan
"Lalu staf saya berlaga jadi orang biasa. Dia tanya, 'Kenapa? Buat apa?'. Bapak itu jawab, 'Iya, uang ini kan bisa saya pakai sebenarnya'," ujar Ahok.
"'Terus nanti anaknya gimana?'. Lalu si bapak jawab, 'Untuk anak kalau mau beli tas beli buku, bisa dipikirin lah nanti, biar ku cari.' Staf saya bilang, KJP kan tujuannya kartu pelajar buat anak kamu,'" kata Ahok.
"Lalu bapak itu bilang, 'Kan bisa ku pinjam dulu,'. Itu kan konyol," ujar Ahok sewot.
Ahok mengatakan, sejumlah laporan serupa membuat pihaknya memikirkan lagi bagaimana mekanisme agar dana KJP bisa benar-benar digunakan oleh para siswa di DKI Jakarta untuk kebutuhan pendidikannya.
Maka, saat ini diterapkanlah peraturan, bahwa dana KJP hanya bisa ditarik oleh para siswa SD di DKI Jakarta sebanyak Rp 50 ribu per dua minggu, dan Rp 50 per minggu bagi siswa SMP dan SMA.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya