Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

heru budi

Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang ada di jalanan Ibu Kota menjelang masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dimulai.

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Gini, bukan Pemprov pengawasan ya. Sejauh itu ada rekomendasi dari Bawaslu iya kita tindak lanjut," kata Heru di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melakukan penindakan apabila Bawaslu tidak memberikan rekomendasi. Sebab kewenangan pengawasan Pemilu di tangan Bawaslu RI.

"Kalau tidak ada rekomendasi ya kan Bawaslu yang mengawasi. Menghadapi pesta demokrasi harus dengan senyuman," ucap Heru.

Jadwal Kampanye

Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

Diketahui, jadwal kampanye Pemilu 2024 sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Masa kampanye dijadwalkan mulai 28 November 2024 hingga 10 Februari 2024.

Para capres-cawapres akan melakukan kampanye selama 75 hari. Mereka diperbolehkan mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK di tempat umum dan media sosial.

Setelah itu ada masa tenang kampanye. Jadwalnya pada 11-15 Februari 2024. Momen ini melarang seluruh calon melakukan kegiatan kampanye hingga pemungutan suara yang bakal dihelat pada 14 Februari 2024.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

23 November 2023 20:50

Artikel ini ditulis oleh

Editor Muhamad Agil Aliansyah

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melakukan penindakan apabila Bawaslu tidak memberikan rekomendasi.

Topik Terkait

Reporter

Winda Nelfira

UMP 2024 Tok! UMP DKI Jakarta 2024 Rp5.067.381

Sebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.

Baca Selengkapnya

UMP 2024 Pengusaha dan Buruh Masih Saling Ngotot Soal Besaran UMP 2024 DKI Jakarta, Ternyata Ini Alasannya

Sidang pembahasan rekomendasi besaran UMP 2024 DKI Jakarta berlangsung alot.

Baca Selengkapnya

Alat Peraga Kampanye Alat Peraga Kampanye Bakal Langsung Dicopot Jika Dipasang di Wilayah Jakarta Ini

Adapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ini 8 Rekomendasi Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa

Relawan Ganjar-Mahfud Md mengeluarkan rekomendasi pada Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11).

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Bawaslu DKI akan Panggil Gibran Buntut Kampanye di Jakut dan Bagi-Bagi Susu Saat CFD

Untuk kampanye di Jakarta Utara, lanjut Benny, Gibran diduga melakukan pelanggaran Pasal 280 ayat (2) huruf k UU 7/2017 Tentang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra PBB Dukung Prabowo-Gibran, Yusril Pasang Badan Gugatan Hukum Pilpres

Yusril akan membantu Gibran terkait masalah hukum selama proses pendaftaran, kampanye, sampai terpilih.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Anies Awali Kampanye Perdana dengan Sungkem ke Ibunda dan Pelukan Hangat Sang Putri

Anies akan memulai kampanye pertama di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara dan dilanjutkan ke Bogor, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Upah Buruh Wali Kota Rekomendasikan UMK Depok 2024, Ini Besarannya

Walaupun kenaikan ini tidak sesuai dengan tuntutan buruh yaitu sebesar 15% namun dikatakan kenaikan itu sudah sangat diperhitungkan.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Pindah Di Depan Gubernur-Walkot se-ASEAN, Pemprov Paparkan Rencana Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota

Sekda menyebut dalam skema Jakarta barunya akan berfokus pada pusat bisnis.

Baca Selengkapnya