HTI: Migas Indonesia dikelola kapitalis, zaman khalifah gratis
![HTI: Migas Indonesia dikelola kapitalis, zaman khalifah gratis](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2014/11/16/459540/540x270/hti-migas-indonesia-dikelola-kapitalis-zaman-khalifah-gratis.jpg)
Merdeka.com - Koordinator aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Hanif Ahmad menuding saat ini pengelolaan minyak Indonesia dilakukan dengan sistem kapitalisme sehingga menyengsarakan rakyat.
Padahal menurut Hanif, secara historis di zaman khalifah Islam, minyak digratiskan kepada rakyat. Tidak hanya minyak, menurutnya di zaman itu tidak ada sistem sewa tanah.
"Sebelumnya itu sejarah umat manusia pada masa Abbasiyah, masa sahabat sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah minyak itu gratis. Air dan tanah itu tidak ada sewa-menyewa. Sekarang dunia sudah terbalik," kata Hanif di depan Istana Negara Jakarta, Minggu (16/11).
Menurut Hanif melihat sistem yang berlaku saat ini, HTI selalu berjuang untuk mengembalikan sistem yang menurutnya jauh lebih baik yakni khilafah Islamiyah karena dinilai lebih sesuai dengan syariat Allah.
"Makanya HTI tidak pernah kenal lelah untuk mengajak masyarakat untuk menegakkan khalifah Islamiyah," ujarnya.
Sebelumnya, HTI menolak rencana kenaikan BBM subsidi oleh pemerintah. HTI juga menawarkan sistem pengelolaan BBM syariah di mana BBM harus gratis bagi rakyat.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/19/1708312078574-0h9bt.jpeg)
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnya![Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/24/1706090718632-i9fdu.jpeg)
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya![Menaker Harap Produktivitas Pekerja Meningkat Usai Ikut Program Mudik Gratis](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/6/1712390071005-umyxc.jpeg)
Menurut Ida, program mudik gratis dapat meringankan dan mempermudah para pekerja yang akan pulang ke kampung halaman saat Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/31/1706683158520-z6p7tk.jpeg)
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca Selengkapnya![Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/2/1712037523086-b2v2y.jpeg)
Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif jalan tol pada H-2 lebaran.
Baca Selengkapnya![Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/7/1709782752693-ugxibj.jpeg)
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca Selengkapnya![Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/19/1702992886251-jyrf7.jpeg)
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Selengkapnya![Hashim Ungkap Program Makan Siang Gratis Habiskan Rp450 T, 3 Kali Lipat dari Anggaran Pertahanan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703078710551-xg62hk.jpeg)
Hashim mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk program makan siang sebesar Rp450 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya![Cerita Menko Airlangga Diundang Bupati Merauke Hadiri Gerakan Makan Ikan, Ternyata Bagian Program Makan Siang Gratis](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/8/1709890289362-kc2di.jpeg)
Program yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya