Iklan itu viral setelah diunggah di salah satu media sosial.
Muncul iklan angka dua ikuti gambar jari berbentuk love sign pada videotron yang berdiri di Pospol Simpang Susun Semanggi. Informasi itu viral setelah diunggah akun @MurtadhaOne1.
Pihak kepolisian membenarkan iklan yang sempat muncul tersebut. Polda Metro Jaya memastikan videotron itu bukan milik mereka.
"Otomatis saya tegaskan bukan milik polri, milik swasta. Ada 12 titik di pos lantas yang melekat ada advertising swasta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo, kepada wartawan dalam jumpa pers, Jumat (22/12).
Dalam kesempatan yang sama, Manajer Operasional Advertising, Z Dede Jua, menyampaikan permohonan maaf atas munculnya iklan salah satu paslon di videotron Pospol di Simpang Susun Semanggi.
Dede menjelaskan, perusahaan tempatnya bekerja mengelola beberapa videotron di Jakarta. Salah satunya di Simpang Susun Semanggi.
Kata Dede saat konferensi pers, Jumat (22/12).
Perusahaan advertising siap menerima konsekuensi atas tindakannya menanyangkan iklan paslon tertentu di videotron Pospol Lalu Lintas di simpang susun Semanggi.
"Kalau saya cuma memikirkan hanya uang tidak memikirkan posisinya Polri, saya tidak ada di sini. Kan saya bilang saya minta maaf, kalau misalkan kita di sini negara, negara hukum, pasti ada aturan jelas Indonesia itu negara hukum dan ada aturannya," ujar dia.
Dede menjelaskan, pengelola atau pelaku advertising menerima kontrak untuk menayangkan iklan tersebut.
Tapi dia pastikan tak ada kaitannya dengan Polri atau institusi manapun.
"Tapi kami pengelola advertising itu memang adanya di salah satu tempat yang di mana dipergunakan untuk satu institusi, Polri," ujar dia.
Dede menjelaskan, sebagai pelaku usaha tidak dituntut netral dalam pemilu dan tidak ada kepentingan apapun selain pendapatan.
Tak bisa pungkiri pesta demokrasi banyak pihak yang diuntungkan misalnya usah konveksi dan lain sebagainya.
"Hak kami untuk berusaha atau mendapatkan hasil. Yg mana di sini kami memohon maaf, apabila membawa institusi Polri yang netral jadi terbawa dgn konten tersebut. Yang seyogyanya itu memang kami pelaku advertising bukan ada berkaitan dengan Polri," ujar dia.
Perusahaan advertising mengaku telah menurunkan atau takedown iklan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab karena penanyangan iklan menimbulkan polemik. Meski, perusahaan harus menanggung kerugian yang tak sedikit.
"Kami di sini sudah jelas kalau melihat dari kerugian kita rugi. Tapi kita sudah setop di sini karena kita tahu ada keteledoran kami. Dan itu pun kita kontrak langsung kita kena penalti tidak masalah demi terjalinnya istilahnya tidak dan kericuhan," ujar dia.
Polda Metro Jaya memastikan videotron itu bukan milik mereka termasuk pemesan iklan. Reporter Magang: Ardhya Fausta
Kepolisian tak menampik ada pemutaran iklan yang menampilkan angka dua di videotron itu pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.
Baca Selengkapnya
Polda Metro mengimbau agar pengusaha periklanan tidak memasang iklan bermuatan politik pada 12 videotron yang bersinggungan dengan pos polisi lalu lintas.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terkait iklan 'nomor urut dua' di videotron Pospol Semanggi.
Baca Selengkapnya
Ini penjelasan asal muasal videotron menjadi media iklan luar ruangan.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies-Cak Imin disarankan untuk melaporkan penurunan iklan tersebut ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus Aiman
Baca Selengkapnya
Agus menjelaskan, jika biaya iklan untuk videotron biasanya dihitung per 15 sampai 30 detik untuk setiap slotnya.
Baca Selengkapnya
Iklan Anies Baswedan melalui videotron tiba-tiba dihentikan
Baca Selengkapnya
Videotron tersebut sempat diputar satu hari, kemudian esoknya , iklan tersebut dihentikan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi