Forum guru duga Disdik DKI sunat dana tunjangan pendidik

Merdeka.com - Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Heru Purnomo mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah memotong pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) guru, sejak dua tahun lalu. Diduga, pemotongan itu karena pejabat terkait melakukan tindak pidana korupsi, yakni memperkaya diri.

"Sementara guru tingkat Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan cuma dilunasi selama sebelas bulan," kata Heru dalam jumpa pers bersama di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).

Menurut Heru, TPP itu tidak hanya disunat, tapi juga terlambat dibayar sejak 2010 sampai 2012. Bahkan, dari data yang dia paparkan, TPP guru SD dan SMP Negeri hanya dibayar sepuluh bulan.

Di tempat sama, Sekretaris FMGJ Fakhrul Alam mengatakan sampai saat ini Dinas Pendidikan DKI tidak memberikan alasan jelas soal pemotongan itu. Menurut dia, para guru pun enggan menanyakan langsung perihal kenapa tunjangan mereka dipotong sepihak.

"Para guru enggan dan takut menanyakan langsung ke pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta," kata Fakhrul.

Fakhrul mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak terbuka soal pencairan anggaran sertifikasi, dan tunjangan profesi pendidik. Padahal, itu adalah hak dari setiap tenaga pengajar di seluruh sekolah negeri.

Heru menduga, ada tanda-tanda dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pemotongan tunjangan itu. Heru pun mengutip pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hayono Umar, yang mengatakan anggaran TPP sengaja diendapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"Jumlah uang TPP yang diendapkan sangat besar, mencapai Rp 10 triliun," ujar Heru.

Maka dari itu, Heru yang mewakili FMGJ mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membongkar praktik korupsi bidang pendidikan di Jakarta. Menurut dia, mustahil mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan, selama korupsi di sektor pendidikan dibiarkan dan tidak ditindak tegas.