Diminta Perpanjang Izin Reklamasi, Pemprov DKI Pertimbangkan PK ke MA

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Pemprov segera menerbitkan surat izin perpanjangan reklamasi Pulau G.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah mengatakan saat ini pihaknya masih akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Kita akan PK. Itu enggak ada banding dan kasasi lagi, langsung ke PK. Saya akan konsultasi dulu ke Pak Gubernur untuk PK atau enggak," kata Yayan, Rabu (13/5).

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menerbitkan perpanjangan izin reklamasi pantai yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudra. Perintah itu setelah adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PTUN

Keputusan itu dipublikasikan melalui situs sipp.ptun-jakarta.go.id.

"Mewajibkan kepada termohon Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan keputusan perpanjangan izin reklamasi pantai bersama."

Sebelumnya, Anies digugat oleh PT Muara Wisesa Samudra ke PTUN Jakarta karena tidak menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Padahal, surat permohonan telah diajukan perusahaan pada 27 November 2019.

PT Muara Wisesa Samudra meminta majelis hakim PTUN agar Anies segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Hingga pada 30 April, gugatan perusahaan dikabulkan majelis hakim.