Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok minta PMI DKI kurangi transaksi tunai

Ahok minta PMI DKI kurangi transaksi tunai Aksi relawan PMI. ©Dokumentasi JK/Ho PMI

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengukuhkan Panitia Bulan Dana PMI tahun 2014 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam pengukuhan tersebut, Basuki meminta PMI dalam menerima sumbangan tidak menggunakan kupon, tetapi melalui rekening bank sehingga sifatnya non cash transaction.

Sistem non cash transaction atau transaksi tidak tunai tengah digalakkan oleh Pemprov DKI dalam pembayaran beberapa hal, termasuk dalam sumbangan PMI ini. Hal itu, kata Basuki, untuk menghindari oknum pemalsuan kupon PMI yang kerap ada.

"Suka ada oknum cetak kupon palsu. Saya sempat kepikiran tidak ada lagi kupon sehingga kita dukung Bank Indonesia supaya transaksi kontannya kita kurangi," ujar Ahok saat pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI di Balai Kota, Jakarta, Kamis (24/7).

Dia menegaskan saat ini PMI harus mengurangi transaksi secara tunai sehingga mengurangi adanya calo-calo darah yang ada di PMI. "PMI juga ke depan harus ada kerjasama dengan bank. Lalu darah juga tidak ada lagi calo-calo dan permainan di PMI," kata dia.

Kegiatan Bulan Dana PMI itu sendiri akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni dari tanggal 17 Juli 2014 hingga 17 Januari 2015. Ketuanya sendiri untuk DKI kali ini diketuai Asisten Sekda Bidang Kesehatan Masyarakat DKI Bambang Sugiyono.

Ketua PMI Provinsi DKI, Rini Sutiyoso pun mengharapkan agar pelaksanaan Bulan Dana PMI tahun ini dapat menggali lebih banyak potensi dan kepedulian masyarakat terhadap program PMI.

Tahun lalu, kegiatan Bulan Dana PMI mencapai Rp 18,5 miliar dan tahun ini pelaksanaannya pun masih menggunakan kupon dengan nominal Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 3.000, Rp 2.000, Rp 1.000, dan Rp 500.

"Dengan kebersamaan ini, kami yakin semua masalah yang timbul dapat teratasi dengan baik," kata Rini.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024

PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024

PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Cak Imin: Tidak Boleh Dibiarkan!

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Cak Imin: Tidak Boleh Dibiarkan!

"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"

Baca Selengkapnya
Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar

Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar

Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.

Baca Selengkapnya