Merdeka.com - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rela sering disebut sebagai pelanggar HAM. Ahok kerap menyampaikan hal itu pada saat menghadapi persoalan banyaknya warga yang sulit dipindah meskipun melanggar tata ruang.

Kerap Ahok berselisih dengan Komnas HAM dalam upaya menertibkan warga yang menghuni permukiman liar. Berikut ini pernyataan-pernyataan Ahok yang rela disebut pelanggar HAM seperti dirangkum merdeka.com:

Soal permukiman ilegal di bantaran sungai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membersihkan pemukiman di bantaran-bantaran kali yang menjadi penyebab banjir di Jakarta. Ahok menargetkan dalam waktu satu tahun, pinggiran kali di Jakarta bersih dari permukiman ilegal."Sekarang persoalannya disini (bantaran kali). Kalau kita ambil tindakan tegas. Sikat semua kemarin, saya melakukan itu dibilang pelanggaran HAM. Sekarang kerendem semua, pelanggaran HAM nggak? Atas nama HAM, orang-orang ini dibelain. Untuk tenggelamkan Jakarta tidak salah. Tahun depan harus bersih semua," ujar Ahok di di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/01).Ahok tidak peduli adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menudingnya melanggar HAM karena menyingkirkan masyarakat-masyarakat yang berada di pinggiran kali. Bahkan, Ahok menerima apabila dirinya dibilang sebagai pelanggar HAM paling berat di dunia."Terima aja. Karena saya sudah punya bukti. Kemarin kalian enggak percaya teori saya. Kita sudah banyak temukan kayak gitu, kalau kita sikat nanti ada oknum lagi yang bilang melanggar kemanusiaan. Ya sudah tinggal pilih, seperti ini lebih manusiawi atau sikat mereka untuk kebaikan orang banyak, itu lebih manusiawi," tegas dia.

Topik pilihan: DKI Jakarta | Jokowi ahok

Soal perlintasan liar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan pembangunan underpass di DKI Jakarta yang resmi hanya sekitar 16 lokasi. Dimana fungsinya sebagai pengamanan pengendara saat melalui perlintasan kereta."Justru yang tidak tidak resmi ratusan. Semua bikin sendiri, semua mau pakai jalan motong," ungkap Ahok di ruang kerjanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/12).Sedangkan dengan banyaknya jalur ilegal tersebut, banyak sekali kecelakaan terjadi, salah satu yang terbanyak adalah motor. Ahok mengatakan, cara untuk mencegah bertambahnya korban adalah dengan menutup jalur ilegal tersebut.Niat baik tak selalu disambut baik, karena saat melakukan penutupan masih ada saja warga yang nekat dan melakukan pengerusakan. Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, tidak pernah ada penindakan terhadap mereka. Selain itu, ada juga yang menganggap niat penutupan jalan tersebut sebagai aksi yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)."Orang bilang kita kasar-kan. Kalau sudah kejadian seperti itu siapa yang lebih kasar? Kita yang mau mencegah, atau kalian yang membiarkan atas nama kemanusiaan. Selalu begitu deh kalau mau digusur. Nutupin jalan lalu kemudian bilang melanggar HAM," keluh Ahok."Kalau sudah kejadian, mana ngomong HAM-nya? Enggak ada yang ngomong ini, nyawa orang melayang begitu banyak enggak ada yang komentar. Kurang ajarnya begitu, makanya saya kesal," tantangnya.Dari total 549 total perlintasan dengan rincian: 186 untuk perlintasan resmi dan dijaga, 123 perlintasan resmi yang tidak dijaga, 43 perlintasan fly over dan underpass, dan 197 perlintasan liar.186 + 123 itu tanggung jawab bersama antara PT KAI (untuk palang dan pos -- khusus yang resmi dijaga, serta bunyi peringatan -- kloneng kloneng itu) dan Pemkot (jalan plus marka peringatan hati-hati), itu fly over dan under pass, kewenangan ada di Kemenhub alias pusat.

Topik pilihan: DKI Jakarta | Jokowi ahok

Soal pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih dihina dan dibenci oleh masyarakat dan lembaga ketimbang harus mendengar berita kecelakaan atau musibah. Karena apa yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat."Saya lebih baik dibilang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) tapi saya sudah menyelamatkan nyawa anda. Daripada saya biarkan anda mati sia-sia," ungkapnya di ruang kerjanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/12).Seperti contoh kecelakaan yang terjadi di kawasan Bintaro. Ahok menilai, pelanggar harus tetap mendapatkan hukuman. Karena telah membahayakan orang lain. Tapi sepertinya sulit, karena pelanggar kecelakaan dianggap sebagai korban bukan tersangka."Dengan kejadian seperti itu seolah-olah jadi korban gitu loh. Ya betul kita turut berduka cita si korban ini tapi anda juga mengorbankan berapa ratus orang karena kecerobohan anda," tegasnya.Di luar negeri, Ahok menambahkan, berbeda dengan di Indonesia dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggar kecelakaan lalu lintas. Karena setiap pelanggar yang menyebabkan orang celaka akan mendapatkan hukuman.

Topik pilihan: DKI Jakarta | Jokowi ahok

Soal penghuni bantaran Waduk Pluit

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gusar setelah ada pernyataan bahwa dia akan dipanggil paksa ke Komnas HAM.Dia dengan keras menantang Komnas HAM untuk membawanya. "Ancam seret saya coba aja, untung pak gubernur sudah kesana, kalo mau seret kita (secara) paksa, coba. Udah ga rasional Komnas HAM melakukan pembelaan seperti ini, anda bisa ngoceh saya juga bisa emosi. Kalo mau (saya) anda seret, silakan datang, saya tunggu," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (17/5).Ahok menambahkan, Komnas HAM tidak perlu mencari data tentang warga Waduk Pluit. Sebab, pihaknya sudah memiliki data sejak lama. "Kita udah keliling udah lama, begitu mau operasi udah ada data tanya nama per nama masa bisa bohong, dari kelurahan segala macam ada nama semua," ujar Ahok .Kalau warga di bantaran Waduk Pluit ingin bagi sertifikat, Ahok menantang kalau mau sekalian lahan Monas. "Lebih bagus di Monas aja sekalian lebih luas, atau di Ragunan ada 150 hektar. Di Cibubur dudukin aja. Komnas HAM kita cuekin saja," kata Ahok.

Topik pilihan: DKI Jakarta | Jokowi ahok

Soal pedagang kaki lima

Pemerintah Provinsi DKI tak gentar dengan perlawanan pedagang kaki lima yang menolak direlokasi ke dalam gedung. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga menegaskan penertiban PKL tak sedikit pun melanggar hak asasi manusia (HAM) meskipun dia tak takut jika benar ada yang melaporkannya ke Komnas HAM."Bagus dong, memang kita melanggar HAM melulu menurut anda. Tapi menurut saya itu melanggar HAM-burger. Kita dibilang melanggar HAM dan lain-lain, ya kalau Anda salah aturan?" kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/7).Ahok menambahkan, pedagang yang menolak direlokasi adalah mereka yang datang dari luar kota. "Yah jelas lah ngamuk. Itu pasti penjualnya bukan dari jakarta kok. Sebenernya kalau kita ngomong jujur PKL luar kota kalau lihat kita saja sudah takut itu," jelasnya.Tak hanya itu, dia juga yakin ada yang memprovokasi pedagang di Pasar Tanah Abang untuk melawan penertiban ini. Siapa itu, Ahok berjanji akan segera menangkap beking para pedagang."Ada yang ngompor-ngomporin seolah-olah ada yang bekingi. Tapi kalau sudah kita tangkap biangnya juga sudah takut dia. Kepolisian kan back up. Demo saja, kalau dia bikin ribut kan ketahuan orangnya," tegas Ahok.

Baca juga:Ahok pengen jadi presiden dari Gerindra atau Golkar?Gaya ceplos-ceplos, Ahok masuk cawapres paling dikenalBela adik, Ahok ancam polisikan balik pengusahaAhok ngaku ketagihan naik bus TransJakartaAhok: Istri saya nggak pernah main instagram