Myanmar dituduh basmi muslim Rohingya

Merdeka.com - Organisasi pembela hak asasi Human Right Watch (HRW) kemarin menuding pemerintah Myanmar, termasuk kelompok biksu Buddha di negeri itu, sedang menjalankan proses pembasmian etnis muslim Rohingya. Hingga kini kerusuhan antar etnis Buddha dan muslim di negeri itu telah menewaskan ratusan orang dan 125 ribu warga terpaksa harus mengungsi.

Stasiun televisi ABC melaporkan, Senin (22/4), HRW juga menyatakan kekerasan berdarah dan pembantaian di Negara Bagian Rakhine tahun lalu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Organisasi itu mengecam pemerintahan Presiden Then Sein lantaran gagal menyeret para pelaku ke pengadilan. Sejumlah umat Buddha bersenjatakan golok dan senjata rakitan menyerang ribuan rumah umat muslim tahun lalu.

Juru bicara pemerintah untuk Rakhine, Win Myaing, menolak keras tuduhan itu dengan menyatakan HRW tidak memahami situasi di lapangan.

Dia mengatakan pemerintah telah mengerahkan pasukan keamanan untuk mengatasi kerusuhan itu.

"Kami tidak mau kerusuhan semacam itu menghambat proses demokrasi dan pembangunan," kata dia.

Kericuhan sektarian antar umat Buddha dan muslim menjadi tantangan terberat kepemimpinan presiden Then Sein setelah negeri itu dipimpin diktator militer selama hampir setengah abad. Rakhine mengalami dua kali kerusuhan tahun lalu yaitu pada Juni dan Oktober. Pada Maret lalu kerusuhan menyebar ke wilayah pusat Myanmar ketika puluhan orang tewas di Kota Meikhtila.

Meski warga muslim Rohingya sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi namun dalam kehidupan nyata mereka kerap dianggap penyusup ilegal oleh mayoritas warga Buddha.

Perserikatan Bangsa-bangsa menaksir jumlah warga Rohingya sekitar 800 ribu. Pemerintah Myanmar menolak mereka sebagai satu di antara 135 etnis yang ada dan menolak kewarganegaraan mereka.

Kerusuhan Juni tahun lalu bermula dari diperkosanya perempuan Buddha berusia 28 tahun oleh tiga orang muslim sebulan sebelumnya. HRW menyebut kerusuhan Oktober cukup jelas telah diorganisir dan direncanakan.

Laporan HRW juga menyatakan sejumlah pejabat partai di Rakhine, termasuk biksu Buddha mengkampanyekan boikot terhadap bisnis milik umat Muslim dan menyebut etnis muslim Rohingya sebagai ancaman negara.