Menlu Retno tegaskan pentingnya penegakan hukum internasional di hadapan DK PBB

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pentingnya penegakan hukum internasional, terutama dalam melindungi hak-hak pihak yang lemah. "Penegakan hukum internasional sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat", ujarnya dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/5).

Debat terbuka yang mengambil tema 'Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security' diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York. Menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengingatkan bahwa masyarakat dunia adalah konstiuen dari Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Menlu RI menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.

"Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, di mana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi,” kata Retno, di depan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block, seperti ASEAN, menurut Retno salah satunya untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global. ASEAN telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue dan win-win solution. Perdamaian di kawasan ini tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global.

"ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik,” ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyinggung terkait insiden serangan teroris di Surabaya. Di tekankan bahwa Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstrimisme dan terorisme.

Ia mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 pejabat setingkat Menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.

Oleh sebab itu, pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB untuk senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB.