Merdeka.com - Berbagai cara dilakukan Pemerintah Hong Kong untuk meredam kerusuhan di negaranya. Sudah hampir 13 pekan kerusuhan terjadi di Hong Kong, Massa merusak sejumlah fasilitas umum, hingga mengganggu ketertiban negara. Tak tanggung-tanggung, massa memblokir bandara tersibuk di Hong Kong, dan mengganggu aktivitas.

Berikut cara Pemerintah Hong Kong untuk meredam kerusuhan yang terjadi sejak 31 Maret 2019 lalu:

Cabut RUU Ekstradisi

Sempat dipertahankan, akhirnya RUU Ekstradisi resmi dicabut. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi mencabut RUU ekstradisi yang memicu unjuk rasa sejak Juni lalu hingga terjadi krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Pemerintah akan secara resmi mencabut RUU itu untuk sepenuhnya melenyapkan kekhawatiran publik," kata Lam.

Rancangan undang-undang ekstradisi memungkinkan orang yang melakukan kejahatan diekstradisi ke China daratan untuk menjalani pengadilan di bawah pengaruh Partai Komunis.

Penarikan RUU ini sepenuhnya menjadi salah satu tuntutan utama demonstran yang sudah turun ke jalan lebih dari 13 pekan lamanya.

Berdialog dengan Pemerintah

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi dibandingkan berdemo. Nantinya Lam akan turun langsung ke lapangan dan siap berdialog dengan massa. "Mari ganti konflik dengan dialog, dan cari solusinya," kata Lam.

"Kami harus menemukan cara untuk menangani keluhan dan mencari solusinya," kata Lam.

Lam juga berjanji bahwa pemerintahannya akan mematuhi laporan rekomendasi yang dibuat Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC).

Membawa Akademisi untuk Tinjau Keluhan Warga

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berniat untuk menerjunkan akademisi hingga profesional untuk meninjau problem warga, memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah Hong Kong.

"Tujuan utama kami adalah mengakhiri kerusuhan, menjaga penegakan hukum, memulihkan ketertiban dan menyelamatkan masyarakat," kata Lam.