Untuk pegang kendali, pemerintah kudu ambil saham divestasi Freeport
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendesak pemerintah untuk mengambil saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen. Dengan begitu, pemerintah memiliki kekuatan untuk mengontrol perusahaan tambang berinduk di Amerika Serikat tersebut.
"Apalagi kalau seandainya pemerintah tidak memberikan perpanjangan kontrak. Itu kan artinya Indonesia menguasai seluruh saham Freeport sejak 2021," katanya usai diskusi bertema: Mengapa Ribut Soal Freeport? di Jakarta, Sabtu (17/10).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 terkait pertambangan mineral dan batu bara, Freeport seharusnya sudah mendivestasikan saham hingga 20 persen pada 14 oktober 2015. Sebanyak 9,36 persen saham sudah dimiliki pemerintah.
Tersisa 10,64 persen. Jika pemerintah tak berminat mengambil sisa saham divestasi tersebut bisa menyerahkannya pada BUMN atau pemerintah daerah.
Opsi terakhir, saham tersebut dilepas ke bursa lewat initial public offering (IPO).
"Freeport sudah memberitakan di media ingin IPO seolah itu jalan terbaik," katanya. "Memang itu seolah-olah kalau IPO, publik bisa mengawasi betul. Tapi apa kalau dipegang pemerintah tidak bisa diawasi?"
Staf Ahli Menteri ESDM Said Didu, sebelumnya, mengatakan dengan kepemilikan 20 persen saham, Indonesia bisa menempatkan satu direktur dan komisaris di Freeport Indonesia.
Saat ini, sebanyak 90,64 persen saham perusahaan tambang di Papua itu dimiliki Freeport McMoran. Sisanya, Indocopper Investama 9,36 persen, dan Indonesia 9,36 persen.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaGuna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan calon independen tak memenuhi persyaratan dukungan untuk Pemilihan Gubernur bisa maju melalui jalur partai politik.
Baca Selengkapnya