Tekan Emisi Karbon, Pemerintah Setop Izin Pembangunan PLTU Baru di RI

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan, tidak ada tambahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara baru di Indonesia. Hal ini untuk membantu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Untuk menurunkan gas rumah kaca dari sektor energi, tidak ada tambahan pembangkit PLTU (batu bara) baru," ucap Irwandy dalam acara Musyawarah Nasional Ke-II Asosiasi Pengusaha Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Kamis (18/11).

Meski begitu, pembangunan PLTU batubara anyar tetap diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan berlaku. Antara lain bagi PLTU batu bara yang telah berkontrak.

"Atau (PLTU batu bara) yang sedang konstruksi)," imbuhnya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk menonaktifkan PLTU batu bara di Indonesia secara bertahap. Nantinya PLTU batu bara akan digantikan oleh PLT Energi Baru Terbarukan.

"Sehingga, sesuai komitmen Presiden Indonesia (Jokowi) dalam mewujudkan teknologi hijau bersih sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin langkah penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam upaya mengejar target Net Zero Emission tak akan merugikan investor.

"Harus dipastikan investasi untuk pengembangan PLTU itu juga tidak ada kerugian dari sisi investor," kata dia dalam webinar Kilang dalam Transisi Energi, Selasa (16/11).

Menurutnya, proses pensiun PLTU itu dilakukan dengan mengikuti kontrak. Meski dia juga mengakui adanya upaya untuk mempercepat proses tersebut untuk dilakukan lebih dini dengan tujuan mempercepat penurunan gas rumah kaca. Misalnya, dengan memajukan langkan pensiun bagi PLTU jadi lima tahun lebih cepat.