Pemerintah Target Ekspor Batubara 2022 Naik Hingga 497,2 Juta Ton

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mendorong, agar produksi batubara tahun ini tetap bisa meningkat. Meski secara realisasi produksi pada tahun lalu belum mencapai target.

Begitu pun untuk porsi DMO batubara yang diharapkan bisa naik 32,7 juta ton dari realisasi pada 2021 lalu. Sementara untuk angka ekspor juga diproyeksikan naik hingga mencapai 497,2 juta ton.

"Di tahun 2022, kita harapkan produksi batubara bisa kita tingkatkan ke angka 635 juta ton, dan konsumsi domestik bisa naik sampai 165,7 juta ton. Mudah-mudahan masalah pandemi bisa teratasi," ungkap Menteri Arifin dalam sesi teleconference Capaian Kinerja ESDM 2021, Rabu (12/1).

Dia juga memaparkan, penyebab minimnya stok batubara di pasar domestik pada 2021 lalu. Produksi batubara pada tahun lalu memang masih di bawah target yang ditetapkan. Tercatat, produksi hanya tercapai sebesar 614 juta ton, atau 98,24 persen dari target 625 juta ton.

"Produksi batubara secara angka di tahun 2021 sebesar 614 juta ton, atau 98,24 persen dari target 625 juta ton," terang Menteri Arifin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 juta ton diperuntukan bagi kewajiban pemenuhan stok dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Sedangkan 435 juta ton lainnya untuk dikirim ekspor.

Adapun untuk kebutuhan batubara domestik pada 2021 sebesar 133 juta ton. Menteri Arifin mengatakan, jumlah tersebut sebagian besarnya diutamakan untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri.

"Kebetulan kebutuhan domestik ini masuk sebagai penugasan baru para produsen untuk bisa mencukupi kebutuhan batubara dalam negeri, baik untuk sektor listrik maupun industri," paparnya.

Luhut Soal Larangan Ekspor Batubara Diprotes: Kita Longgarkan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah mengkaji larangan ekspor batubara, usai kebijakan larangan ekspor batubara mendapat protes dari Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.

"Sekarang kita mulai longgarkan, sekarang lagi kita selesaikan hari-hari ini, hari ini besok," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/1).

Menurut dia, pembahasan terkait kebijakan ekspor batubara dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan. Luhut menyampaikan pemerintah juga akan segera menjawab protes yang dilayangkan Korsel dan Jepang.

"Ada ada (pengumuman), lagi akan kita finalkan sekarang. Nanti sore kita jawab atau besok (soal protes Korsel dan Jepang)," ujar Luhut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerukan larangan ekspor batu bara selama periode 1-31 Januari 2021. Kebijakan itu mendapat tentangan dari sejumlah negara yang bergantung pada suplai batu bara dari Tanah Air.

Larangan tersebut mendorong harga batu bara di China dan Australia lebih tinggi pada pekan lalu. Sejumlah kapal yang dijadwalkan mengangkut batu bara ke pembeli utama seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan India juga kini tertahan di Kalimantan.

Menindaki situasi ini, Jepang dan Korea Selatan sebelumnya sudah meminta Pemerintah RI mencabut larangan ekspor batu bara. Kini, negara tetangga yakni Filipina juga mendesak Indonesia mencabut regulasi tersebut.

Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi telah menyampaikan surat melalui Departemen Luar Negeri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Kebijakan itu akan merugikan ekonomi Filipina yang sangat bergantung pada batu bara sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik," tulis Cusi dikutip dari AlJazeera, Senin (10/1).

Cusi juga telah meminta Departemen Luar Negeri untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerjasama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com