Pemerintah Bakal Guyur Bansos dan Subsidi Redam Dampak Kenaikan Harga BBM Hingga LPG
Merdeka.com - Tingkat inflasi Indonesia sampai saat ini masih terjaga, yakni sebesar 2,64 persen (yoy) pada Maret 2022, meski tengah menghadapi lonjakan komoditas global dan disrupsi rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono mengatakan, tingkat inflasi didorong oleh gejolak harga komoditas global, peningkatan kebutuhan pangan strategis pada bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri, serta penyesuaian harga BBM dan LPG non subsidi.
Menghadapi potensi lonjakan inflasi ke depan, kata Edy, pemerintah menyiapkan skenario penguatan bantalan sosial bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif dari kenaikan harga.
"Selain melanjutkan berbagai skema bantuan sosial, pemerintah juga terus mempertahankan subsidi listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain, seperti pupuk, kedelai, dan minyak goreng," jelas Edy, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (19/4).
"Artinya subsidi pemerintah naik dan beban anggaran juga bertambah, tapi ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok," sambungnya.
Bansos Minimalkan Dampak Kenaikan Harga
Edy mengungkapkan, sebelumnya pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT dana desa, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurutnya, berbagai skema bansos ini, dapat meminimalkan dampak negatif kenaikan harga dan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, sejumlah pakar ekonomi memprediksi akan terjadi lonjakan inflasi dalam beberapa waktu ke depan, menyusul kenaikan harga pangan, BBM Pertamax, dan tarif PPN menjadi 11 persen.
Lonjakan inflasi disinyalir akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena berpengaruh pada daya beli masyarakat. Terlebih selama ini perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.
Baca SelengkapnyaUsai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPertamina menjamin ketersediaan stok LPG di pangkalan-pangkalan resmi.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menambah anggaran subsidi BBM pasca konflik Iran dan Israel membuat harga minyak dunia naik.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaGuna mengatasi harga beras yang mahal, pemerintah melalui Perum Bulog menyuplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya