Minta Pengawalan Polisi di Jalan Raya? Begini Prosedurnya, Tidak Dipungut Biaya

Ada kondisi tertentu warga sipil bisa menggunakan pengawalan.

Pengawalan kendaraan oleh pihak kepolisian di jalan raya merupakan salah satu layanan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk keperluan seperti konvoi resmi, pengangkutan logistik penting, atau kegiatan darurat.

Namun, besaran biaya yang dikenakan untuk layanan ini kerap menjadi sorotan publik. Publik mempertanyakan transparansi dalam penetapan tarif serta prosedur permohonannya.

Biaya Pengawalan oleh Polisi, Gratis

Pengamat Transportasi dan Hukum sekaligus mantan Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP, Budiyanto menegaskan pengawalan tidak dipungut biaya alias gratis. Dia menjelaskan pengawalan termasuk salah satu bentuk pelayanan kepolisian yang diatur dalam perundang-undangan.

"Karena pengawalan adalah tugas kepolisian, jadi tidak ada tarif pengawalan. Bentuk pelayanan tidak dipungut bayaran," kata Budiyanto kepada merdeka.com, Senin (13/1).

Selain itu bagi masyarakat sipil yang hendak ingin menggunakan pengawalan dengan alasan seperti gawat darurat dan ibu melahirkan, bisa mengajukan prosedur persyaratan dengan mengajukan permohonan ke Ditlantas untuk meminta pengawalan, asal penjemputan, tujuan, hingga waktu. Untuk mempermudah komunikasi berikan nomor yang bisa dihubungi.

"Mengajukan permohonan kedit lantas untuk minta pengawalan barang dan atau orang dari mana ke mana Kapan Jam berapa untuk mempermudah komunikasi berikan kontak person yang bisa dihubungi," terang Budiyanto.

Aturan Mengenai Pengawalan

Sebagai informasi, Termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara RI, di Pasal 8 ayat 1 menjelaskan, polisi bisa mendapatkan penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara.

Adapun penjabat negara yang dimaksud antara lain, pejabat Negara Republik Indonesia, pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, suami atau istri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepala badan/lembaga/komisi, calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia dan pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri.

Budi menyebut warga sipil atau komunitas yang melakukan pengawalan tidak diperbolehkan, karena kewenangan Pengawalan sesuai dengan Undang-Undang adalah kewenangan petugas Kepolisian.

"Dalam undang-undang disebutkan bahwa Pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan mendapatkan pengawalan dari petugas Kepolisian dapat mengabaikan APiil dan rambu-rambu, namun demikian tetap keselamatan menjadi prioritas utama," ucap Budi.

Meski begitu, Budi menjelaskan ada kondisi tertentu warga sipil bisa menggunakan pengawalan, seperti gawat darurat atau ibu hamil yang hendak melahirkan dengan pertimbagan dan penilaian dari petugas kepolisian hal itu bisa dilakukan pengawalan.