Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) guna mengurangi eksposur utang. Selain itu, kehadiran LPI turut memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).

Para investor, lanjutnya, kini bisa berinvestasi ke Indonesia melalui berbagai jalur. Mulai dari membeli saham, membeli surat berharga negara, hingga melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM.

"Bagi pemerintah kita juga terus mendiversifikasi instrumen investasi ini salah satunya adalah pembentukan LPI. Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang," jelasnya.

Menurutnya, kemampuan pembiayaan pembangunan APBN tentu memiliki keterbatasan. Apalagi sudah dua tahun berturut-turut APBN menjadi andalan imbas pandemi covid-19. Imbasnya, defisit mencapai di atas 6 persen tahun 2020 dan 5,7 persen tahun 2021.

Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan, seperti kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Baik itu jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih sanitasi, jalan tol, bahkan bandara.

"Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia investment authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang," tegasnya.

Pemerintah saat ini akan terus mendukung momentum pembangunan dan sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia butuh mencapai Rp 6.445 triliun untuk jangka waktu 2020 hingga 2024.

"Namun tentu investasi di bidang infrastruktur yang memiliki karakteristik dimana investasinya sangat panjang, dengan tingkat risiko yang relatif tinggi dan tentu dengan biaya kapital yang besar membutuhkan suatu komitmen kerja sama sangat kuat dari pemerintah," pungkasnya.

Menko Luhut: Kita Terlambat Buat Lembaga Pengelola Investasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia terlambat memiliki lembaga yang khusus mengelola investasi. Institusi yang dimaksud yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Negara-negara lain di dunia telah membuat lembaga ini sejak puluhan tahun lalu. Sementara Indonesia baru membentuknya tahun lalu dan baru akan berjalan efektif tahun ini.

"Kita terlambat membuat institusi ini, mereka (negara lain) sudah ada puluhan tahun lalu. Kita baru bikin tahun lalu dan baru aktif bulan Februari atau Maret ini," tutur Luhut dalam Dialog Special: Tantangan dan Optimisme Investasi 2021, Jakarta, Rabu (3/2).

Meski begitu, Luhut menyebut peran LPI akan signifikan. Apalagi lembaga Sovereign Wealth Fund di Indonesia ini terbilang unik.

"Perannya sangat besar, apalagi SWF kita ini agak unik, ada master fund dan a pick fund-nya," katanya.

Dia menjelaskan, LPI ini akan diisi dengan aset-aset dari BUMN. Sehingga akan lebih efisien dan memiliki valuasi yang tinggi seperti backdoor listing.

"Seperti backdoor listing. Misalnya perusahaan Pertamina, kita chip in, blouse USD 70 miliar bisa ke USD 100 miliar karena kita butuhkan itu," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyusun strategi agar valuasinya bisa lebih tinggi. Dia mencontohkan kika GDP mencapai Rp1 triliun, angka ini bisa lebih tinggi lagi jika dilakukan lebih efisien dan transparan.

Strategi ini pun telah dimulai dengan dasar hukum UU Cipta Kerja. Namun dia tak menampik masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Hanya saja capaian ini harus diapresiasi bukan dengan optimisme saja.

"Ya masih banyak (yang kurang) tapi paling enggak patut diapresiasi," kata dia mengakhiri.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6