Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI Pertanyakan Capaian Sistem Inti Perpajakan

Komisi XI Pertanyakan Capaian Sistem Inti Perpajakan Puteri Anetta Komarudin. ©2021 dpr.go.id/Arief

Merdeka.com - Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021, realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Sistem Inti Perpajakan (Core Tax System) hanya terserap 32,72 persen dari total pagu sebesar Rp684 miliar. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan capaian dari sistem tersebut.

"Kami tentu menunggu capaian sistem ini, karena telah berjalan beberapa tahun terakhir. Apalagi mengingat realisasi anggarannya masih sangat rendah, hanya 32 persen di tahun 2021. Padahal sistem ini penting untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan menghadirkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, terpadu, dan andal," ungkap Puteri dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, pada Senin (5/9).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan realisasi Sistem Inti Perpajakan untuk Semester I-2022 telah mencapai 47 persen.

Orang lain juga bertanya?

"Saat ini adalah dalam fase development dari beberapa sistem informasi aplikasi yang digunakan untuk core tax itu sendiri. Setelah bulan enam kemarin, kita melakukan testing di system integrator. Harapannya bulan dua 2023 ini sudah selesai. Migrasi data dan persiapan implementasi di tahun 2023," urai Suryo.

Lebih lanjut, Suryo juga menjelaskan alokasi anggaran untuk Sistem Inti Perpajakan tahun 2022 mencapai Rp408 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp539 miliar. "Kami komitmen core tax system tidak mengalami penundaan. Ekspektasi di tahun 2023, rolling out secara nasional seluruh kantor kami di Indonesia.

Kemudian, 1 Januari 2024 siap untuk bertransaksi dengan para wajib pajak secara nasional," tegas Suryo.

Persiapan ASEAN Chairmanship 2023

Pada Rapat Kerja tersebut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menyinggung mengenai tambahan anggaran pada Kementerian Keuangan sebesar Rp95,24 miliar yang digunakan untuk kegiatan ASEAN Chairmanship pada tahun 2023.

"Tentu kami perlu mengetahui lebih jauh mengenai agenda ASEAN Chairmanship mendatang. Supaya masyarakat kita juga bisa ikut dukung dan peroleh manfaat. Seperti tahun ini melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20. Terlebih, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. Maka, agenda dan tujuan yang ditargetkan perlu diperjelas," ucap Puteri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menegaskan agenda tersebut bermanfaat untuk mendorong dan memperkuat agenda diplomasi ekonomi yang sudah digulirkan di forum internasional.

"Khususnya yang terakhir di G20. Banyak capaian dari leadership kita di G20 justru akan menjadi agenda yang bisa kita lanjutkan secara kuat di ASEAN. Tentunya jangka pendek kita juga mengharapkan betul pengenalan budaya, produk nasional kepada komunitas ASEAN dan internasional. Selain itu, bisa juga meningkatkan kegiatan ekonomi terutama sektor pariwisata. Harapannya agenda ini menjadi momentum yang terus kita manfaatkan untuk memperkuat posisi indonesia secara regional dan internasional," ungkap Febrio. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas

Kepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Rapat Komisi X! Kubu Prabowo Bahas UKT Naik dan Dosa
VIDEO: Panas Rapat Komisi X! Kubu Prabowo Bahas UKT Naik dan Dosa "Yang Nanggung Siapa?"

Dia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Baca Selengkapnya
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024

RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak

Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai

TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat

Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.

Baca Selengkapnya
Bisakah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Era Prabowo Tercapai? Begini Analisanya
Bisakah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Era Prabowo Tercapai? Begini Analisanya

Untuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya