Komisi XI Pertanyakan Capaian Sistem Inti Perpajakan
Merdeka.com - Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021, realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Sistem Inti Perpajakan (Core Tax System) hanya terserap 32,72 persen dari total pagu sebesar Rp684 miliar. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan capaian dari sistem tersebut.
"Kami tentu menunggu capaian sistem ini, karena telah berjalan beberapa tahun terakhir. Apalagi mengingat realisasi anggarannya masih sangat rendah, hanya 32 persen di tahun 2021. Padahal sistem ini penting untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan menghadirkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, terpadu, dan andal," ungkap Puteri dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, pada Senin (5/9).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan realisasi Sistem Inti Perpajakan untuk Semester I-2022 telah mencapai 47 persen.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Saat ini adalah dalam fase development dari beberapa sistem informasi aplikasi yang digunakan untuk core tax itu sendiri. Setelah bulan enam kemarin, kita melakukan testing di system integrator. Harapannya bulan dua 2023 ini sudah selesai. Migrasi data dan persiapan implementasi di tahun 2023," urai Suryo.
Lebih lanjut, Suryo juga menjelaskan alokasi anggaran untuk Sistem Inti Perpajakan tahun 2022 mencapai Rp408 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp539 miliar. "Kami komitmen core tax system tidak mengalami penundaan. Ekspektasi di tahun 2023, rolling out secara nasional seluruh kantor kami di Indonesia.
Kemudian, 1 Januari 2024 siap untuk bertransaksi dengan para wajib pajak secara nasional," tegas Suryo.
Persiapan ASEAN Chairmanship 2023
Pada Rapat Kerja tersebut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menyinggung mengenai tambahan anggaran pada Kementerian Keuangan sebesar Rp95,24 miliar yang digunakan untuk kegiatan ASEAN Chairmanship pada tahun 2023.
"Tentu kami perlu mengetahui lebih jauh mengenai agenda ASEAN Chairmanship mendatang. Supaya masyarakat kita juga bisa ikut dukung dan peroleh manfaat. Seperti tahun ini melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20. Terlebih, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. Maka, agenda dan tujuan yang ditargetkan perlu diperjelas," ucap Puteri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menegaskan agenda tersebut bermanfaat untuk mendorong dan memperkuat agenda diplomasi ekonomi yang sudah digulirkan di forum internasional.
"Khususnya yang terakhir di G20. Banyak capaian dari leadership kita di G20 justru akan menjadi agenda yang bisa kita lanjutkan secara kuat di ASEAN. Tentunya jangka pendek kita juga mengharapkan betul pengenalan budaya, produk nasional kepada komunitas ASEAN dan internasional. Selain itu, bisa juga meningkatkan kegiatan ekonomi terutama sektor pariwisata. Harapannya agenda ini menjadi momentum yang terus kita manfaatkan untuk memperkuat posisi indonesia secara regional dan internasional," ungkap Febrio. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaKepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca SelengkapnyaDia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaRAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya