Janji Prabowo Naikkan Tax Ratio 16 Persen Tak Konsisten dengan Turunkan PPh Badan
Merdeka.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana calon presiden dan wakil presiden 2019 berjanji akan menaikkan rasio pajak atau tax ratio hingga 16 persen jika terpilih menduduki kursi paling penting di negara ini. Setidaknya, Prabowo menyinggung dua kali soal kenaikan tax ratio.
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, janji menaikkan tax ratio ini kontradiktif dan inkonsisten dengan janji Prabowo-Sandi. Di mana sebelumnya, pasangan ini mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi untuk menjaga dunia usaha.
"Hal di atas akan semakin kontradiktif dan inkonsisten, karena di lain pihak Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Jumat (18/1).
Yustinus melanjutkan, Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu juga menyebut akan melakukan penghapusan Pajak Bumi Bangunan (PBB), penghapusan pajak sepeda motor dan dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk 2 tahun pertama. Dengan usulan-usulan ini maka semakin kecil kemungkinan menaikkan tax ratio sebab sumber penerimaan pajak dipangkas.
"Termasuk penghapusan PBB rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk 2 tahun pertama. Artinya, hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan," jelasnya.
Yustinus menilai, langkah Kementerian Keuangan saat ini menaikkan tax ratio secara gradual sudah tepat. Menaikkan ratio pajak secara perlahan namun dengan mempertimbangkan tantangan di lapangan.
"Targetnya rasio pajak 15% tahun 2020. Caranya dengan melakukan tax reform seperti perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM, dengan target tax ratio menaik secara gradual-proporsional. Pertimbangannya, membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif, agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha-berjalan beriringan."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menilai, rasio pajak indoensia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand hingga Kamboja.
Baca SelengkapnyaSBY meminta Prabowo memprioritaskan kenaikan gaji prajurit jika terpilih menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaProyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaKenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
Baca Selengkapnya"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya