Faisal Basri Sindir Cara Pemerintah Ancam Boikot Produk Uni Eropa
Merdeka.com - Ekonom Senior Faisal Basri menilai langkah pemerintah mengancam untuk melarang (boikot) produk Uni Eropa (UE) sebagai perlawanan atas diskriminasi kelapa sawit, kurang tepat. Seharusnya, pemerintah melakukan introspeksi kenapa UE bisa sampai mendiskriminasi produk kelapa sawit.
"Sebelum ke sini saya diskusi sama pak Laode KPK. Kasarnya gini "ngaca dulu" kenapa UE memboikot sawit kita? Karena banyak lahan tumpang tindih sawit termasuk ratusan ribu hektar yang harusnya hutan. Jadi isunya lingkungan. Ngaca dulu," kata dia saat ditemui di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (28/3).
Selain itu, menurutnya yang lebih pantas menyelesaikan permasalahan tersebut bukan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, melainkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab permasalahan tersebut merupakan hubungan diplomasi antar negara.
"Kalau sudah begitu, serahkan ke ibu menlu karena sudah negosiasi antar negara. Karena kalau ada apa-apa, ini bukan urusan sekadar sawit, urusan diplomasi secara keseluruhan," ujarnya.
Jika yang menangani Menko Luhut, faisal khawatir suasana justru akan tambah memanas. "Kalau yang diplomasi Luhut, panas terus. Kalau ibu Retno kan sejuk, perempuan, santun, semua terukur, semua terhitung. Tiap ucapan itu membawa implikasi pada chemistry negosiasi," ujarnya.
Jika semua tuduhan UE terbukti salah, maka langkah yang paling tepat adalah membawa kasus tersebut ke WTO. "Kita lihat tuduhan-tuduhan UE itu benar tidak? Kalau tuduhan itu tidak benar, bawa ke WTO gitu. Jadi apa gunanya ngancam-ngancam (boikot produk Eropa)?" ujarnya.
Selain itu, dia menyarankan dalam proses diplomasi sawit tersebut seharusnya satu pintu agar semua pernyataan yang keluar bisa selaras. "Kalau diplomasi satu pintu, jangan Darmin (Menko Perekonomian) ngomong, Luhut ngomong, pusing. Menlu dia? ini sudah ranah diplomasi, kalau diplomasi masalah satu masalah lain terkait, hubungan baik," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaDekan Pertanian Unbraw Berikan Tanggapan Seputar Kesalahpahaman Terkait Kebijakan Food Estate
Dekan Universitas Brawijaya beberkan sederet kesalahpahaman terkait food estate.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAirlangga Jawab Isu Sri Mulyani Mundur: Hoaks, Bu Ani Kan Teman Saya
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaBukan karena Diskon, Bos Penyewa Toko di Mal Cemas Stok Lebaran Kosong Gara-Gara Kebijakan Ini
Pengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaWaspada, Ditemukan Mie Kuning Basah Berformalin di Depok
Selanjutya BPOM telah melakukan pembinaan kepada pedangnya untuk tidak menjual produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.
Baca SelengkapnyaMelihat Keunikan Isi Dalam Kincir Angin, Ikon Khas Negara Belanda yang Tak Lekang oleh Waktu
Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang punya sejuta cerita.
Baca SelengkapnyaBeredar Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Menteri Keuangan
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnya