DPR mengaku tertawa lihat pemerintah gaduh soal Freeport

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan prilaku para menteri membawa perdebatan perpanjangan kontrak Freeport ke ruang publik. Alih-alih menuntaskan persoalan, hal tersebut dinilai kian membingungkan masyarakat.

"Mau dibawa kemana negara ini? Anggota kabinet lebih baik kerja keras di belakang layar dan bikin jalan keluar," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W. Yudha dalam diskusi bertema: Mengapa Ribut Soal Freeport? di Jakarta, Sabtu (17/10).

Menurutnya, polemik antarmenteri tersebut seolah-olah mencerminkan persoalan kontrak Freeport dan perusahaan tambang lainnya hanya terjadi di masa pemerintahan sekarang. Padahal, persoalan itu sudah muncul lama, terutama sejak undang-undang pertambangan mineral dan batu bara terbit pada 2009.

"Pasal 159 menyebutkan satu tahun setelah UU Minerba diterbitkan, semua renegosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus sudah selesai. Itu berarti semua renegosiasi setelah 2010 melanggar undang-undang," katanya.

Nah, menurut Satya, tugas pemerintahan saat ini adalah menyatukan sikap untuk menuntaskannya. Sayang, pola penyelesaian yang terlihat saat ini membawa persoalan ke ranah publik.

"Kami tertawa saja melihat eksekutifnya gaduh. Kalau DPR mau gaduh, itu sudah kami lakukan ketika tenggat renegosiasi kontrak tambang terlewati pada 2010."

Rudi Gobel, Staf Ahli Komunikasi Menteri ESDM, mengatakan, pihaknya tak ada niat melempar polemik Freeport ke publik hingga menjadi bola liar seperti sekarang ini. Menurutnya, polemik muncul lantaran ada informasi seolah-olah pemerintah sudah memerpanjang kontrak Freeport.

"Beberapa teman mengonfirmasi, ada informasi di situs Freeport McMoRan bahwa pemerintah dan freeport sudah mencapai kesepakatan. ini kemudian dianggap bahwa pemerintah sudah memerpanjang kontrak," katanya. "Menteri ESDM tak mungkin memerpanjang karena regulasi tak membolehkan."

Menurutnya, Menteri ESDM hanya mengirim sinyal bahwa pemerintah masih punya komitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Freeport. Namun, di seberang sana, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah menuding Menteri ESDM keblinger lantaran sudah menjanjikan perpanjangan kontrak pada Freeport.