DPR kritik pemerintah tak serius konversi BBM ke BBG
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W. Yudha menilai sudah saatnya pemerintah memaksimalkan penggunaan gas pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu guna menekan importasi energi yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Satya menilai aksi impor BBM malah membuka celah bagi para mafia migas untuk bermain di dalamnya.
"Saya melihat komponen mafia muncul karena kebutuhan impor," ujar Satya saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bertajuk 'Energi Kita' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).
Untuk itu, Satya meminta agar pemerintah mengubah kebiasaan importasi energi dan beralih kepada pemanfaatan gas bumi dengan maksimal. "Pemerintah harus mengubah kepada kebiasaan impor besar kepada komponen impor yang zero seperti gas," tuturnya.
"BBM suatu bahan bakar yang kita tinggalkan dan konversi ke gas," ucapnya.
Sayangnya, lanjut Satya, pemerintah hingga kini belum fokus ke arah tersebut kendati sudah mempunyai road map-nya. "Dari dulu sudah ada, cuma tidak dijalankan dengan baik. Pertamina belum lari ke sana," ucapnya.
"Masih promosikan LGV itu komponen dasarnya elpiji. Sedangkan komponen dari elpiji itu impornya banyak," bebernya.
Padahal, jika Pemerintah segera melakukan konversi dari BBM ke BBG maka akan menekan harga jual bahan bakar. "Maka itu kita (DPR) minta Pemerintah jalankan road map baik dari BBM ke BBG," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaCak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat tersebut, BMKG memasukkannya ke dalam kategori waspada banjir akibat dampak hujan.
Baca SelengkapnyaSelain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca Selengkapnya