Diputus MA sebagai pemilik TPI, Kubu Tutut serang Hary Tanoe

Kamis, 13 November 2014 16:20 Reporter : Novita Intan Sari
Diputus MA sebagai pemilik TPI, Kubu Tutut serang Hary Tanoe Hary Tanoesodibjo. REUTERS

Merdeka.com - Kuasa hukum PT CTPI sebagai pemilik sah stasiun televisi TPI yang kini bernama MNCTV, Dedy Kurniadi menilai pernyataan CEO MNC Grup Hary Tanoesoedibjo soal putusan Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK), tidak tepat.

Dedy menjelaskan, pernyataan yang menyebutkan bahwa MA harus menunggu putusan BANI (badan Arbirase Nasional Indonesia) merupakan pernyataan sesat dan menyesatkan.

"Saya dengar tuntutan Berkah di BANI mencoba menganulir putusan MA, ini lebih sesat lagi. Perkara No 862 Pdt yang telah berkekuatan hukum tetap ini dasarnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait berbagai perbuatan yang merugikan pihak Mbak Tutut dan bukan semata-mata gugatan wan prestasi kontraktual," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/11).

Dia mengingatkan, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) juga dirugikan karena pemblokiran secara curang dalan sistem administrasi badan hukum. "Perkara ini juga melibatkan PT Sarana Rekatama Dinamika yang melibatkan Yohannes Waworuntu terkait pemblokiran secara curang sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum yang sangat merugikan Mbak Tutut Cs. Sehingga jelas merupakan kewenangan Peradilan Negeri hingga MA, bukan kewenangan BANI," tegas dia.

Dedy menegaskan, diakui atau tidak, putusan MA sudah berlaku. Sebab sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sekaligus tercatat dalam data perizinan penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di mana pemegang saham dan Direksi PT CTPI sudah kembali atas nama Mbak Tutut dan Dandi Rukmana. "Silakan saja dicek di dua kementerian tersebut," ungkapnya.

Untuk itu dia mengimbau semua pihak menghormati putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). "Baik putusan kasasi MA atau putusan penolakan PK oleh MA sudah final dan mengikat (final and binding) terhadap siapa pun. Saya mengimbau pejabat, akademisi atau politisi tidak mudah mengeluarkan opini sebelum mendalami permasalahan yang sesungguhnya. Hal ini untuk menghindari pemanfaatan opini secara keliru," tutup dia.

Seperti diketahui, kemelut di tubuh TPI ini bermula dari perebutan TPI oleh pihak Hary Tanoesoedibjo (pemilik Grup MNC) dari Mbak Tutut. Kubu Mbak Tutut menilai ada kejanggalan dalam rapat perubahan anggaran dasar TPI yang digelar oleh kubu MNC tersebut.

Hingga akhirnya kasus ini menggelinding sampai di MA. Putusan MA No. 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 telah memutuskan sah dan sesuai hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam akta nomor 114 tahun 2005 yang diselenggarakan oleh kubu Mbak Tutut. Hal itu berarti TPI kembali kepada Mbak Tutut.

Tidak puas dengan putusan MA, pihak Hary Tanoesoedibjo ajukan PK dan BANI sekaligus untuk materi yang berbeda. Tanggal 29 Oktober 2014 MA memutuskan menolak PK yang diajukan pihak Hary Tanoesoedibjo. [noe]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini