Dari Freeport hingga Arcandra hebohkan Kementerian ESDM di 2016

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) menjadi salah satu kementerian sektoral yang paling vital dalam pemerintahan. Bagaimana tidak, mereka merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan membuat kebijakan di seluruh sumber kehidupan manusia, yakni energi.

Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sejumlah kebijakan-kebijakan populis maupun implementasi kebijakan telah diambil dalam sektor ini guna mendukung kemajuan energi di dalam negeri. Sebut saja, salah satunya mulai dari pembangunan Blok Masela sampai keputusan untuk menyeragamkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

Yang paling ciamik, Kementerian ESDM berhasil membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau biasa dikenal dengan Petral. Dibawah kontrol Sudirman Said, pemerintah akhirnya mampu membubarkan sekaligus melakukan audit investigasi terhadap perusahaan yang dinilai menjadi sarang mafia tersebut.

Namun, dalam dua tahun perjalanannya terutama di 2016, tak sedikit juga kebijakan-kebijakan yang menimbulkan polemik panjang bahkan gejolak di Kementerian ESDM. Sejumlah kalangan menilai bahwa Kementerian ESDM pada tahun 2016 di era pemerintahan Presiden Jokowi sebagai kementerian yang paling gaduh menghiasi wajah media massa.

Padahal, ESDM seharusnya bisa lebih fokus lagi dan bisa menyeragamkan pendapat dalam mengejar target yang tercatat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dengan demikian, Pekerjaan Rumah (PR) untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, melahirkan energi dengan harga murah bagi masyarakat serta menjamin ketersediaan energi bagi sleuruh masyarakat Indonesia bisa cepat terealisasi.

Hingga berakhirnya tahun 2016 ini, Kementerian ESDM terus melakukan evaluasi untuk menuju perbaikan dan pencapaian pada tahun 2017 mendatang. Untuk itu, merdeka.com akan merangkum sejumlah kegaduhan di Kementerian ESDM selama tahun 2016.