Curhat Sri Mulyani soal Sulitnya Memberangus Penyelundupan di Tanah Air

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani bercerita mengenai sulitnya memberangus kasus penyelundupan di Tanah Air. Salah satunya adalah karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dengan begitu, hampir semua bagian di Indonesia bisa saja dijadikan sebagai entry atau tempat masuk barang selundupan.

"Umpamanya kita sekarang dengan kejadian ini memperketat di Tanjung Priok, mereka bisa lari ke pelabuhan lain," cerita Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (17/12).

Jika pemerintah memperketat di Tanjung Priok, oknum penyelundup kata Sri Mulyani bisa saja pindah ke Surabaya untuk menurunkan barang selundupan. Meskipun seluruh Jawa diperketat, mereka para penyelundup masuk melalui Sumatra.

"Jadi memang ini tantangan kita sebagai negara kepulauan untuk bersama sama berbagai instansi ini supaya kita bisa menggunakan resources secara bersama karena kalau enggak bakalan over stracht," jelasnya.

Kondisi ini menurut Sri Mulyani menjadi tantangan seluruh instansi penegak hukum. "Dan saya senang hari ini pak Jaksa Agung pak Kapolri, TNI semuanya sama sama komitmen untuk melakukan pengawasan dan Kementerian Perhubungan juga akan menugaskan orang orang terbaik dan relyable di berbagai pintu masuk yang dianggap rawan."

Antisipasi

Guna antisipasi penyelundupan, pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan negara lain seperti Singapura. Sri Mulyani bahkan sudah berbicara langsung dengan Kementerian Keuangan Singapura tersebut.

"Kita akan melakukan kerja sama erat antara DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) Singapura untuk pertukaran data informasi kita lakukan semakin kuat sehingga cegah kejadian kejadian seperti ini karena mereka akan berikan lead information ke kita," tegas Sri Mulyani.

Kasus Penyelundupan Naik Tinggi di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tangkapan mobil dan motor nasional meningkat secara signifikan tahun ini. Di mana sebelumnya 2018 jumlah kasus penindakan mobil mewah sebanyak 5 kasus dan motor sebanyak 8 kasus. Angka ini meningkat pada 2019 menjadi 57 kasus untuk mobil dan 10 kasus untuk motor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menduga, naiknya kasus penyelundupan mobil mewah ini karena oknum yang menyelundupkan menduga Bea Cukai dalam posisi terlena dalam masa transisi kabinet.

"Mungkin ya mereka menganggap bea cukai dalam posisi terlena atau waktu itu dalam situasi transisi kabinet sehingga pemerintah tidak melihat. Saya enggak tahu, tapi yang jelas kenaikannya luar biasa banyak di 2019," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (17/12).

Modus yang digunakan dalam penyelundupan bervariasi yaitu tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar Kawasan tanpa izin, tidak mere-ekspor barang eks-impor, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

Dokumen Dilaporkan Sebagai Batu Bata

Importasi kendaraan tersebut diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas serta dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut mengimpor mobil dan motor mewah dari negara Singapura dan Jepang.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus berupaya secara terus menerus dalam memberantas berbagai modus penyelundupan sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Kementerian Keuangan mengimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kami akan terus melakukan sinergi dengan penegak hukum. Ini tak bisa kami lakukan sendiri. Kita selalu berupaya menjaga lalu lintas masuknya barang. Kita akan melakukan tindakan hukum untuk menindak kejahatan kepabeanan," paparnya.