Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melakukan sejumlah langkah di minggu pertama dia menjabat. Salah satu langkah yang ditegaskan yaitu untuk mencegah praktik korupsi pada perusahaan BUMN.

Upaya mencegah praktik korupsi di BUMN dilakukan dengan menegakkan ‎tata kelola perusahaan yang baik dengan serius, sehingga tidak hanya menjadi pernyataan saja.

"Saya sudah buat statement. Satu kita ini harus Good Corporate Governance (CGC), jangan hanya statement. Tapi yang benar-benar harus dikerjakan sehari-hari," kata dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Erick juga akan mengubah peraturan yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Menteri BUMN.

"Itu mungkin ada Peraturan Menteri yang harus saya ubah, salah satunya karena memang Presiden juga sudah bicara," tutur dia.

Erick mengaku sedang melakukan evaluasi peraturan menteri yang tumpang tindih. Targetnya, dalam waktu satu bulan peraturan yang tumpang tindih akan diselaraskan.

"Dalam waktu satu bulan dan ini sedang kita periksa Peraturan Menteri apa yang menghambat," tandasnya.

Direksi BUMN Tak Perlu Ganti

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai bongkar pasang direksi dan komisaris BUMN tidak perlu dilakukan selama manajemen BUMN tersebut profesional dan laba (bottom line) tercapai.

"Tidak, saya sudah sampaikan selama itu profesional dan bottom line (target dasarnya) tercapai target," ujar Erick Thohir di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (15/10).

Dia mengatakan bahwa kendati BUMN merupakan korporasi yang didorong untuk berorientasi laba, tapi tidak semua BUMN harus mengejar laba karena ada BUMN-BUMN yang difokuskan untuk menjalankan kebijakan pembangunan.

"Jadi sama-sama, yang satu berupa uang yang dipergunakan lain dan yang satu berupa sebuah kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa tugas BUMN sangat berat karena tidak hanya dituntut sebagai korporasi yang berorientasi laba, namun juga berperan sebagai lokomotif bagi pembangunan Indonesia.

Menurut dia, BUMN adalah agen perubahan bagi Indonesia dan bagaimana BUMN harus menjadi pusat kinerja untuk juga kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Erick Thohir juga meyakini bahwa visi Indonesia 2045 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bukanlah sesuatu yang di awang-awang, melainkan harus dimulai dari sekarang untuk mencapainya.

Menteri BUMN tersebut menganggap dirinya merupakan pembantu Presiden Joko Widodo dan menyatakan bahwa dia sangat siap dicopot oleh Presiden jika tidak mencapai key performance index atau KPI yang harus dicapai selama tiga bulan ke depan.

Erick sendiri memprioritaskan tiga program BUMN, antara lain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Asuransi Jiwasraya, dan negosiasi Pertamina antara dengan perusahaan Arab Saudi Aramco.

Menurut dia agar ketiga program prioritas dapat berjalan dan tuntas, maka memang harus didukung tim yang memang profesional dan transparan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus segera dilakukan untuk kementerian BUMN.

Hal itu termasuk dua wakil menteri BUMN yakni Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin serta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang telah ditunjuk dan dilantik Presiden Jokowi.