Merdeka > Ekonomi

Anggota DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2020

Rabu, 28 Agustus 2019 18:17 Reporter : Dwi Aditya Putra
Anggota DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2020 pertumbuhan ekonomi. shutterstock

Merdeka.com - Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di kisaran 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.

Ini dikarenakan konsumsi rumah tangga di level masyarakat menengah ke bawah pada tahun ini masih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. Seperti hal nya bantuan sosial (bansos) dan belanja pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2019.

"Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5 persen. Di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).

Dengan kondisi tersebut, Anggota Fraksi Golkar ini khawatir tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti pemilu?," katanya.

Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, dia menilai tren pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dengan stagnannya pertumbuhan di sektor properti.

"Artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.

Baca juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi di 2020, BI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga
Menko Darmin Sebut Ibu Kota Baru Punya Potensi Ekonomi Bagus, Ini Sebabnya
Menkeu Nilai Penurunan Suku Bunga Acuan BI Perlu Agar Ekonomi RI Bisa Tetap Maju

Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Sebut Utang RI Termasuk Paling Rendah
Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Sebut Utang RI Termasuk Paling Rendah
Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Ganti Nama Menjadi BP Jamsostek
Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Ganti Nama Menjadi BP Jamsostek
DPR Tunggu Draf RUU Pemindahan Ibu Kota
DPR Tunggu Draf RUU Pemindahan Ibu Kota
Fadli Zon Nilai Jokowi Belum Perlu Kementerian Investasi
Fadli Zon Nilai Jokowi Belum Perlu Kementerian Investasi
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. Pertumbuhan Ekonomi
  4. APBN 2020
  5. Ekonomi Indonesia
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Aturan Baru, Kapasitas Penumpang KRL Naik Menjadi 80 Persen
image

Catat, Begini SOP Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut di Jakarta
image

Pelonggaran Aturan PPLN, Satgas: Tak Ada Kewajiban PCR 2X24 Jam dari Negara Asal
image

Bahaya Limbah Rokok Bagi Lingkungan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi