"Iya Azis syamsudin. Iya dia udah cukup lama jadi anggota DPR MPR, anggota DPR. Cukup lama, pernah aktif di fraksi baik DPR maupun MPR," kata Agung.
"Jadi Desember mungkin di bawah tanggal 15 (Desember) lah kan kalau ke atas sudah mau natal dan sebagainya," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (21/8).
Partai Golkar disebut mendapat jatah tiga kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Tiga nama yang masuk adalah Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang dan Satya Yudha. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, Golkar bersyukur jika mendapat jatah 4 menteri.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, membantah tuduhan Airlangga Hartarto membayar preman untuk menjaga DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Jakarta. Menurutnya, orang yang berjaga di sekitar kantor Golkar merupakan warga sekitar bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Lawatan Agung Laksono ini setelah ramai pemberitaan sejumlah kader yang ingin mengantar surat tak diperbolehkan masuk. DPP Golkar ditutup rapat, dijaga oleh ratusan orang berbaju AMPG.
Dia mengatakan, kepentingan pengurus saat ini sederhana dan jangka pendek. Yaitu soal mengusulkan kader jadi menteri, pimpinan DPR, MPR dan menentukan alat-alat kelengkapan dewan.
Ratusan orang berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menduduki kantor DPP Golkar di Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat pada Senin (21/8) lalu. Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengaku di markasnya sedang ada acara internal.
Kader Partai Golkar Aziz Sumual menyayangkan sikap DPP Golkar yang membiarkan ratusan orang diduga preman menjaga kantor di Jalan Anggrek Nely, Slipi, Jakarta. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar untuk Wilayah Timur tersebut menganggap langkah Airlangga sudah keterlaluan.
13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah mendesak dipercepatnya musyawarah nasional (Munas). Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dianggap gagal memimpin Hanura. Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslub II, Adi Warman menyebut hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada OSO.
Komisi III menunggu pansel mengirimkan 10 nama capim hasil seleksi ke DPR.
PDIP Duga Kericuhan di Manokwari Ulah Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda. Komarudin merasa tak wajar melihat pengepungan mahasiswa Papua di asrama Surabaya yang dianggap begitu heboh. Menurutnya, itu menjadi pemicu warga Papua marah.
"Bang OSO adalah pemimpin yang egaliter," kata Inas.
Menurut Inas, tujuan kelompok kontra OSO sudah sangat jelas, yakni menggalang kekuatan kembali untuk merebut pimpinan tertinggi di partai Hanura.
"Justru aneh kalau ada pandangan ketua umum partai tidak boleh merangkap sebagai menteri," ujarnya.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengaku bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas wacana usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan tersebut awalnya di lemparkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Komarudin, Risma merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki partai banteng. Bahkan, sejumlah keberhasilannya memimpin Kota Surabaya bisa menjadi pertimbangan PDIP.
Sebanyak 13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah mendesak dipercepatnya musyawarah nasional (Munas) lantaran Ketum Oesman Sapta Odang (OSO) dianggap gagal memimpin Hanura. Wasekjen DPP Hanura Tiurmaida Tampubolon menyoroti Pakta Integritas yang kerap di gembar-gemborkan kubu Hanura Bambu Apus, diluar kubu OSO.
Interupsi pertama dilakukan anggota DPR Fraksi Demokrat Dapil Papua Barat, Michael Wattimena. Dia menyesalkan kejadian pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya. Menurutnya, dalam diri mahasiswa ada derajat intelektual yang justru harus diproteksi untuk masa depan bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, dia mengapresiasi hasil evaluasi dari simulasi bencana gempabumi dan tsunami yang diikuti puluhan warga dan anggota Pramuka dari Mts Negeri 2 Pandeglang serta unsur terkait lainnya di Shelter Labuan.
"Harus kita lihat berapa jumlah yang sudah diakomodir UU, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk UU. Jadi kalau UU sudah disetujui, baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," ucapnya.
