Pengamat politik, Adi Prayitno menuturkan, politik dinasti menjadi kanker demokrasi. Dalam praktiknya, begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan keluarga dinasti. Penyebabnya dua hal. Pertama, efek kegagalan agenda reformasi yang salah satunya ingin mengamputasi kekerabatan politik.
Dewi mengimbau kepada masyarakat yang ada di zona hijau atau ingin berpergian ke zona hijau untuk tetap waspada dan tidak menganggap bahwa zona hijau tidak ada potensi penularan corona.
Firli meneruskan, KPK juga menugaskan dua Deputi untuk pengawasan anggaran Covid-19 yaitu Deputi Pencegahan Pahala Naenggolan dan Deputi Penindakan Bapak Karyoto.
"Mendorong pemerintah dapat terus memastikan dukungan pada KPU maupun KPUD baik anggaran dan penyediaan alat pelindung diri (APD) juga sarana prasarana penunjang lainnya, agar pelaksanaan tahapan Pilkada hingga penyelenggaraannya terpenuhi dengan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19,"
Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih memperhatikan standar baku keamanan sistem informasi.
"Mendorong pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun penerapan era new normal untuk mencari penyebab masih terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah," kata Bamsoet,
AHY tidak ingin ada gagasan-gagasan yang justru memecah belah bangsa karena munculnya RUU HIP.
"Mengingat apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat yang akan bepergian,"
Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.
Wapres menuturkan, kondisi ini terjadi karena masih adanya pemahaman yang menilai bahwa masjid tidak tepat untuk dijadikan pusat aktivitas ekonomi. Untuk itu, diperlukan model bisnis yang mendorong jemaah untuk terlibat secara langsung di dalamnya.
Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.
Pemerintah berencana untuk menghapus 96 lembaga yang keberadaannya kurang efektif.
Wapres menyatakan, pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti zaman.
Tetapi, menurut Dasco, menteri tidak bisa mengklaim kinerjanya sudah baik baik atau tidak. Semuanya tergantung evaluasi dari Presiden yang punya parameter guna menilai apakah kinerja menterinya baik, kurang, atau cukup.
Selain Jaksa Agung dan Menkum HAM, Menko Polhukam juga akan memanggil Kapolri dan Mendagri.
Peluncuran lagu tersebut juga dalam rangka mengenang hari ulang tahun Ani, pada hari Senin (6/7) kemarin. SBY dan keluarga besar juga melakukan ziarah ke makam almarhumah.
Menurut Rahmat, masing-masing sumber gempa mengalami akumulasi medan tegangan, mencapai stress maksimum, hingga selanjutnya mengalami rilis energi sebagai gempa yang sendiri sendiri. Hal itu sebagai konsekuensi logis daerah dengan sumber gempa sangat aktif dan kompleks.
"Saya kira hal ini perlu diusut, siapa pihak yang memberi akses dan melindungi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia," ujar dia.
Apalagi di tengah masa sulit Covid-19, suatu kewajaran bila petinggi bertukar pikiran untuk mengatasi dampak virus corona.
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kegaduhan publik. Dan juga jajaran kabinet butuh kepastian dari pemimpin tertingginya sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet.
