BPIP Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet Bukan Menteri Parpol Jika Terpilih

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Joko Widodo atau Jokowi membentuk kabinet zaken jika terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019-2024. Kabinet zaken adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.

Ini disampaikan anggota dewan pengarah BPIP, Ahmad Syafii Maarif usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5). Selain Ahmad Syafii, pertemuan dengan Kepala Negara juga dihadiri Ketua dan anggota dewan pengarah BPIP lainnya.

"Kita meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," kata Ahmad Syafii.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini meyakini dengan membentuk kabinet zaken, Jokowi menjadi Kepala Negara yang berdaulat.

"Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ucap dia.

Ahmad Syafii melanjutkan, BPIP juga menyarankan agar Jokowi mengevaluasi kembali pagelaran Pemilu. Pemilu serentak 2019 yang dilaksanakan pada 17 April lalu memicu pertikaian di lingkungan masyarakat.

"Pemilu kemarin kan bangsa ini terbelah, jadi ada warna merah, ada putih, itu harus diantisipasi. Jangan sampai terbelah oleh politik, itu sangat berbahaya," ujarnya.

Menurut Ahmad Syafii, Jokowi harus berpedoman pada Undang-undang saat menghadapi konflik Pemilu. Jokowi juga harus menjadi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi rakyat yang mendukung maupun tidak mendukungnya di Pilpres 2019.

"Bangsa ini terbelah. Saya rasa kita tak tahu akan ke mana, keutuhan bangsa harus dijaga betul. Kita berharap juga para menteri harus paham pancasila dan patriot. Jadi menjaga kedaulatan bangsa kita," pungkasnya.