PPP Buka Peluang Keluar dari KIB
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, Mukernas PPP yang akan digelar awal tahun depan akan membahas posisi partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itu akan dibahas jika calon presiden hasil Mukernas tidak dapat diperjuangkan di dalam koalisi.
Arsul mengatakan, Mukernas akan mendengar aspirasi kader PPP siapa calon presiden yang akan diusung. Akan dibahas posisi PPP di KIB bila nama yang muncul tidak bisa diperjuangkan di koalisi.
"Mau tidak mau harus mendengarkan dari semua pemegang saham di situ siapa? Nanti kira-kira yang paling satu kuat itu siapa dukungannya disuarakan dalam Mukernas," kata Arsul kepada wartawan dikutip Rabu (5/11).
"Yang kedua tentu kemudian apakah ini mungkin atau tidak diperjuangkan di koalisi PPP di KIB itu," jelasnya.
Maka dari itu, terbuka juga peluang PPP untuk keluar dari KIB. "Di politik yang tetap itu hanya perubahan itu sendiri," sambung Arsul.
Namun, untuk saat ini posisi PPP tetap bersama KIB. Arsul menegaskan, belum ada struktur PPP yang meminta partai untuk keluar dari PPP.
"Saat ini saya katakan belum, tidak ada struktur PPP yang meminta agar pengurus pusat DPP keluar dari KIB. Tidak ada sampai sekarang," katanya.
Berpeluang Usung Anies
Arsul mengakui PPP membuka peluang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi hasil Mukercab PPP DKI Jakarta mendorong partai untuk mengusung Anies.
"Semua masih berpeluang. Jadi semua masih berpeluang. Itu nanti akan ketahuan kalau sebelum Mukernas yang namanya DPW DPW itu akan mukerwil musyawarah kerja wilayah mendengar dari DPC DPC menyuarakan siapa saja," kata Arsul.
Seperti diketahui, NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. NasDem membuka peluang koalisi kepada siapapun yang ingin bersama mendukung Anies maju di Pemilu 2024.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPKB, khususnya Ketum Cak Imin merupakan orang pertama yang dikunjungi Prabowo usai penetapan sebagai Presiden terpilih di Markas PKB.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya