Politikus PDIP Balas Ibas: Pemerintahan SBY Jadi Beban di Era Jokowi
Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menanggapi pernyataan politikus Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait penilaiannya atas kondisi ekonomi saat ini, yang tertinggal dibandingkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, faktor mengapa ekonomi di Era SBY nampak baik karena pada Era SBY karena ekonomi Indonesia relatif stabil.
Walaupun sempat alami krisis ekonomi ditahun 2008, namun andalan ekonomi pada waktu itu adalah eksplorasi SDA yang berlebihan dan SDM murah untuk tenaga kerja berdampak tertinggalnya kualitas pekerja.
"Kita tertinggal jauh dari negara-negara middle income dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai basis pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi produksi," kata Andreas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/8).
Bahkan, dia sampai mengkritik pada pemerintahan SBY banyak meninggalkan proyek mangkrak yang menjadi beban pemerintah Presiden Joko Widodo.
"Kalau mau dievaluasi, apalah artinya ekonomi yang meroket sekejap kalau hanya mengandalkan eksplorasi SDA? Bahkan, kalau kita evaluasi, banyak sekali proyek-proyek mangkrak yang ditinggal oleh pemerintahan masa lalu dan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi ketika memulai memimpin negeri ini," ujarnya.
Oleh sebab itu, Andreas memberikan catatan bahwa Indonesia mampu keluar dari middle income trap country (kegagalan negara untuk nail kelas dari pendapatan menengah-bawah) justru ada di massa periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Saya kira ini adalah karena strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan ini pada periode pertama, yang terlihat hasilnya pada periode ke 2 ini," tutupnya.
Ibas Cerita Kesuksesan SBY
Diketahui, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengungkap, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Mulai dari pandemi Covid-19, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi, dan hak-hak sipil.
Ditambah lagi, pembahasan regulasi yang belum rampung seperti RUU HIP atau yang sekarang diubah menjadi BPIP dan RUU Cipta Kerja. Selain itu, menurut Ibas, isu-isu RUU Pemilu serta RUU Pilkada pun akan menjadi menarik untuk dicermati ke depan.
"Karena itu, rakyat perlu kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji," kata Ibas saat silaturahmi Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran PD dengan anggota FPD DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8).
Ibas menuturkan, Demokrat sudah pernah menjawab tantangan bangsa saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden Keenam. Ibas menuturkan, SBY berhasil membawa ekonomi Indonesia meroket.
"APBN meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik dan lain-lain yang too few too mention, termasuk tentang prosentase kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Saat ini, Demokrat hadir memberikan koreksi, kritik dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang," ujar Ibas.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andreas pun menyinggung soal cawe-cawe Jokowi agar tetap berkuasa.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaProyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaat debat Anies membandingkan kenaikan gaji TNI/Polri lebih banyak di era SBY dibanding Jokowi, Simak Penelusurannya
Baca SelengkapnyaSBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca Selengkapnya