PKS bantah 'korbankan' Fahri Hamzah demi merapat ke pemerintah
Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak dipecat agar PKS bisa mendukung pemerintah. Menurutnya, cara pandang itu salah.
"Tapi saya harus tegaskan apapun keputusan nanti, tapi itu pastilah bukan karena PKS ingin dekat dengan pemerintah, karena PKS kekurangan dana, karenanya Pak Fahri dikorbankan. Itu pasti cara pandang sangat salah dan tidak benar," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).
Wakil Ketua MPR ini menjelaskan proses dugaan pelanggaran etik Fahri terkait membela mati-matian Setya Novanto atas kasus 'papa minta saham' masih ditangani internal PKS. Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS juga belum menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Fahri.
"Proses berjalan. Pak Fahri juga memproses itu. Karenanya tidak benar jika dikatakan ada keputusan beliau dipecat dari wakil ketua DPR. Itu informasi jelas bukan dari PKS, bukan dari orang-orang yang diberi kewenangan oleh PKS. Karenanya saya juga mempertanyakan bagaimana ada info semacam itu," ujarnya.
Menurutnya ada pihak yang sengaja menggoyang internal PKS. Sebab menurutnya ada desakan yang inginkan partainya gabung dukung pemerintah.
"Jadi PKS posisinya sejak sebelum Pak Fahri Hamzah mencuat sudah menegaskan bahwa kami berada di luar kabinet, bahwa kami di DPR bersama dengan KMP, bersama dengan Gerindra, sekalipun ada yang mengatakan KMP sudah bubar," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaKPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyaertemuan itu pun dianggap oleh Tumpak adanya kepentingan tertentu.
Baca SelengkapnyaFahri pun mengajak semua elemen bangsa untuk berkepala dingin dan fokus memilih dengan pertimbangan jauh ke depan.
Baca SelengkapnyaFirli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya