Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno membalas pernyataan Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan mengandalkan utang.

Hendrawan mengatakan, tak masalah utang negara digunakan untuk membangun infrastruktur. Sebab, penggunaan utang untuk infrastruktur merupakan kebijakan yang baik dan produktif.

"Kalau ini untuk produktif jadi bagus," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Hendrawan membandingkan pengelolaan utang era Presiden Joko Widodo dengan SBY. Di era SBY, kata dia, sebagian besar utang negara justru dipakai untuk kebijakan konsumtif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

"Ya utang negara kali ini digunakan untuk infrastruktur kalau yang dulu katanya Pak Anwar Nasution mengatakan untuk BLT jadi langsung habis langsung," tegasnya.

Meski demikian, anggota Komisi XI ini enggan menyebut era pemerintahan SBY lebih boros menggunakan utang negara ketimbang era Jokowi.

"Saya tidak mau memblame yang masa lalu tapi kalau utang digunakan secara produktif itu bagus. Sama seperti anda ketika mendapat dana dari mertua digunakan untuk produktif pasti bagus. Mertua pasti senang," pungkasnya.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Auditorium LIPI, Selasa (15/8). Dalam pidatonya, SBY menyinggung pemerintah saat ini yang gencar membangun dengan mengandalkan utang.

"Dua tahun ini pemerintah kita utang lagi untuk pembangunan infrastruktur," ujar SBY di Auditorium LIPI, lantai 2, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Menurutnya, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tergantung dari pemimpinnya. Masih banyak persoalan yang perlu dicari solusi dengan kebijakan yang tepat.

"Jelas harus ada political will yang baik. Jadi kita butuh pemimpin yang dapat menghadirkan decision (keputusan) yang baik buat negara," terang SBY.

Salah satu persoalan yang disoroti SBY adalah ketimpangan antara si kaya dan miskin. Persoalan ini tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga negara lain. Namun, Indonesia butuh kepemimpinan yang bisa meminimalisir jurang ketimpangan semakin lebar.