NU Jakarta: Ucapan Ahok ditujukan ke orang yang politisasi agama

Merdeka.com - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu terkait Surat Al-Maidah menuai polemik. Ahok dituding sejumlah pihak menghina Alquran.

Namun, Wakil Katib Syuriah PWNU DKI-Jakarta, Taufik Damas menilai, tidak ada kata-kata Ahok yang dituding banyak pihak menistakan Alquran. Hal itu disimpulkannya setelah melihat dan mendengarkan secara utuh rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang berdurasi 1 jam 43 menit.

"Seharusnya kita lihat video aslinya yang utuh. Saya sudah melihat, dan suasananya sangat cair. Masyarakat tampak antusias dan gembira mendengarkan pidato Ahok ketika itu. Lagi pula, saya perhatikan ucapan Ahok itu tidak bermaksud melecehkah ayat dalam surat Al-Maidah itu. Ucapan Ahok itu bermakna memang ada orang yang yang menggunakan ayat tersebut dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta, khususnya menyangkut larangan memilih pemimpin non-muslim. Jadi titik tekannya adalah kalimat 'membohongi pakai ayat', bukan ayatnya yang membohongi," kata tokoh muda NU ini, Jumat (7/10).

Dia mengatakan, rekaman itu menjadi ramai karena potongan rekaman video yang menyebar justru hanya sekitar 30 detik, atau cuma sepotong. Rekaman 30 detik itu berisi pernyataan Ahok "Bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa engga enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok".

Menurutnya, kalimat Ahok cukup jelas bahwa yang dituju adalah orang-orang yang menggunakan ayat untuk pentingan politik. Bukan menyebut bahwa yang berbohong adalah surat Al-Maidah 51.

"Namun, dalam politik tak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik. Justru inilah yang berbahaya, karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang sebenarnya," katanya.

Dia menilai sebaiknya unsur SARA benar-benar dihindari dalam politik karena akan selalu melahirkan kontroversi yang tak berujung. Menurut Taufik, lebih baik masyarakat diajak untuk berpikir kritis terhadap calon pemimpin yang ada, baik di Jakarta atau di daerah lain.

"Pilkada kan bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada di daerah lain. Sikap kritis dan obyektif harus dikedepankan dalam melihat proses Pilkada ini," tukasnya.