Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melakukan efisiensi anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU terpilih, Hasyim Asyari menjelaskan angka yang diusulkan yaitu angka Rp 76,6 triliun akan dikaji kembali.

"Tentu saja, anggaran sudah pernah diajukan sekitar Rp86 triliun. Kemudian sudah direview rasionalisasi sekitar Rp76 triliun dan ini juga sedang kita review ada kemungkinan nanti juga masih ketemu angka yang rasional, efisien dan efektif," kata Hasyim usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/4).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi yaitu sebesar Rp 110,4 triliun. Terkait hal itu, dia pun meminta agar dihitung ulang.Mulai dari APBN dan APBD, sehingga dapat mempersiapkan secara bertahap.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4).

Jokowi juga berharap para menteri berhenti bicara mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi mengingatkan jajarannya tak menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambung Jokowi.