Kadernya ditangkap KPK, Hanura minta Banggar DPR dibubarkan
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura MPR, Sarifuddin Sudding berharap agar KPK professional dalam menegakkan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi VII DPR, Dewie Yasin Limpo.
Di sisi lain, Sudding juga menganggap bahwa akar permasalahan Anggota DPR terjerat korupsi ada pada Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya dari sanalah proyek yang berujung korupsi bermula. Maka dari itu Sudding meminta Banggar dibubarkan.
"Dari dulu saya bilang agar Banggar ini dibubarkan, karena ini sumber masalah. Banyak anggota Banggar terjerat KPK," kata Sudding di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
Sudding meminta agar pemerintah mengurus sendiri terkait permasalahan anggaran. Jika tidak kejadian serupa akan berulang.
"Pemerintah biar yang mengurus anggaran, DPR tinggal menyepakati. Ini kan membuka ruang adanya permainan korupsi seperti itu. Kan banyak anggota dewan yang di KPK saat ini karena bersumber dari Banggar," tuturnya.
Sudding juga bersepakat pada partainya bahwasanya tidak akan kompromi pada kader Hanura yang korup. Menurutnya jika nanti Dewie ditetapkan KPK sebagai tersangka, maka saat itu pula jabatannya sebagai Anggota DPR dan Politikus Hanura dicopot.
"Partai tidak mentolerir terhadap korupsi yang dilakukan anggotanya. Kalau KPK menetapkan sebagai tersangka, maka saat itu juga partai akan bersikap, yang bersangkutan akan diberhentikan," tegasnya.
Seperti diketahui, 3 penyidik KPK sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi ruang kerja Dewie di Gedung Nusantara I lantai 16. Ruang bernomor seri 1628 disegel oleh para penyidik. Setelah itu para penyidik menuju Ruang Sekretaris Fraksi Hanura untuk memeriksa beberapa dokumen fisik dan berbentuk file.
Satu jam setelahnya barulah para penyidik pergi meninggalkan DPR. Mereka membawa satu koper besar berisi beberapa arsip dokumen yang diyakini terkait kasus suap pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan yang membelit Dewie.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaKamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.
Baca SelengkapnyaMenakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya