Merdeka.com - Charta Politika Indonesia mengeluarkan hasil survei di tiga provinsi pada Kamis (14/4). Yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Survei ini merekam preferensi sosial dan politik masyarakat. Survei wawancara tatap muka itu dilakukan dalam periode 4-12 Maret 2022.

Isu yang diangkat adalah kinerja pemerintahan, pelaksanaan pemilu, elektabilitas gubernur, elektabilitas calon presiden, serta partai politik.

Kepuasan Kinerja Pemerintah

Charta Politika mengambil sampel di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1090 responden dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei mencapai kurang lebih 2,97 persen.

Masyarakat Jawa Tengah merasa puas terhadap kinerja pemerintah pusat. Total 85,7 persen menyatakan puas dengan rincian 65,6 persen cukup puas dan 20,1 persen sangat puas. Yang tidak puas angkanya 13,3 persen dengan rincian 12,1 persen dan 1,2 persen.

Masyarakat Jawa Tengah pun puas terhadap kinerja pemerintah provinsi. Angkanya mencapai 88,7 persen dengan rincian 18,3 persen sangat puas dan 70,4 persen cukup puas. Yang tidak puas hanya 9,1 persen dengan rincian 8,8 persen kurang puas dan 0,3 sama sekali tidak puas.

Kemudian, masyarakat Kalimantan Timur juga tercatat puas dengan kinerja pemerintah pusat. Meski tidak setinggi di Jawa Tengah, yaitu berada di angka 69,9 persen. Dengan rincian 57,8 persen cukup puas, dan 12,1 persen sangat puas. Masyarakat yang tidak puas mencapai 28,4 persen dengan rincian 24,4 persen kurang puas dan 4 persen tidak puas sama sekali.

Terhadap pemerintah provinsi, 65,9 persen masyarakat Kalimantan Timur mengaku puas. Rinciannya 56,3 persen cukup puas, 9,6 persen sangat puas. Yang tidak puas mencapai angka 28 persen. 25,6 persen kurang puas, 2,4 persen tidak puas sama sekali.

Berikutnya, tingkat kepuasan masyarakat NTT kepada pemerintahan pusat mencapai 82,7 persen. 43,4 persen mengaku cukup puas dan 39,3 persen sangat puas. Tingkat ketidakpuasan hanya 16,6 persen, dengan rincian 14,3 persen kurang puas dan 2,3 persen tidak puas sama sekali.

Kepuasan masyarakat NTT kepada pemerintah provinsi NTT juga tinggi. Yakni mencapai 73,1 persen, 52 persen cukup puas dan 21,1 persen sangat puas. Sedangkan yang tidak puas 24,3 persen, dengan rincian 20 persen kurang puas, dan 4,3 persen tidak puas sama sekali.

Pilkada Jateng

Beralih pada elektabilitas Pilkada Jawa Tengah mendatang, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka paling tinggi. Elektabilitas wali kota Solo itu mencapai 28,5 persen. Urutan kedua ditempati Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen 11,3 persen.

Selanjutnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 6 persen, mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo 3,7 persen, mantan Menteri ESDM Sudirman Said 3,6 persen, Bupati Banyumas Achmad Husein 3,4 persen, mantan Wagub Jawa Tengah Rustriningsih 2,2 persen, serta Komjen Condro Kirono 1,7 persen. Lainnya 2,7 persen dan tidak menjawab 37 persen.

Survei Capres di Tiga Provinsi

Dalam survei elektabilitas calon presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil mencuri hati masyarakat Jawa Tengah. Ganjar elektabilitasnya mencapai 70 persen. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di urutan kedua dengan angka 9 persen, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 7,1 persen.

Tokoh yang masuk dalam survei di Jawa Tengah adalah politikus Gerindra Sandiaga Uno 3 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani 1,8, Ketum Demokroat Agus Harimurti 1,5, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 1,3 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 0,8 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 0,4 persen dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto 0,4 persen.

Survei di Kalimantan Timur, Prabowo memimpin dengan elektabilitas sebesar 29,3 persen. Ganjar di urutan kedua 19,9 persen. Anies menempel politikus PDIP itu dengan elektabilitas 18,4 persen.

Kemudian, Sandiaga 6,8 persen, AHY 5,6 persen, Erick Thohir 2,8 persen, Ridwan Kamil 2,6 persen, Puan 1,3 persen, Airlangga 0,6 persen, dan Khofifah 0,3 persen.

Survei di Kalimantan Timur mengambil 800 responden dengan margin of error kurang lebih 3,4 persen.

Sementara survei di NTT, elektabilitas calon presiden dipimpin oleh Ganjar dengan angka 27,6 persen. Prabowo menempel dengan elektabilitas 21,5 persen.

Jauh di urutan ketiga, Anies mendapatkan elektabilitas sebesar 9,6 persen. Puan 7,9 persen, AHY 4,6 persen. Sandiaga Uno 4 persen, Airlangga Hartarto 2,6 persen, Ridwan Kamil 1,3 persen, Erick Thohir 1,1 persen, serta Khofifah 0,4 persen.

Survei Partai Politik

Untuk pilihan partai politik, PDIP masih merajai suara di Jawa Tengah. Yaitu mencapai angka 46 persen. Diikuti oleh PKB 11,2 persen, Gerindra 6,6 persen, Golkar 4,7 persen, PPP 3,4 persen, PKS 2,4 persen, Demokrat 2,3 persen, PAN 1,7 persen, NasDem 1,5 persen, serta Perindo 0,8 persen. Suara yang mengambang masih mencapai angka 19,1 persen.

Sementara pilihan partai politik masyarakat Kalimantan Timur tiga partai saling menempel ketat. Yaitu PDIP dengan angka 18 persen, Golkar 17,3 persen, dan Gerindra 15,8 persen.

Partai lainnya yaitu PKB 6,1 persen, Demokrat 5,3 persen, PKS 4,6 persen, PAN 3,8 persen, NasDem 2,3 persen, Perindo 1,3 persen, Hanura 1 persen, PPP 0,8 persen, Garuda 0,8 persen, PSI 0,6 persen, Gelora 0,5 persen, Ummat 0,3 persen, PBB 0,1 persen dan Berkarya 0,1 persen.

Selanjutnya di NTT, PDIP juga memimpin elektabilitas partai politik di angka 26,9 persen, diikuti Golkar 18,5 persen. Urutan ketiga dan keempat saling bersaing NasDem 13 persen dan Gerindra 12,8 persen.

Berikutnya ditempati oleh Demokrat 4,6 persen, PKS 3 persen, PKB 3 perrsen, PAN 2,9 persen, Hanura 2,1 persen, Perindo 1,9 persen, PSI 0,8 persen, dan PPP 0,5 persen.

Isu Penundaan Pemilu

Isu penundaan pemilu juga diangkat dalam survei Charta. Survei merekam penilaian publik di tiga provinsi. Mengenai pemilu, masyarakat Jawa Tengah 73,1 persen setuju Pemilu 2024 digelar. Responden yang tidak setuju sebesar 24,6 persen.

Masyarakat Kalimantan Timur setuju penyelenggaraan Pemilu 2024 digelar. 70,8 persen menyatakan setuju, dan 21,7 persen tidak setuju.

Survei juga menunjukkan, Masyarakat NTT juga sangat tinggi yang mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Angkanya mencapai 81,8 persen. Tidak setuju hanya 12,4 persen.