Gus Ipul sudah serahkan LHKPN ke KPU Jatim
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menunggu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari pasangan calon. Namun Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.
"Seingat saya sudah saya serahkan ke KPU. Itu (LHKPN) yang diserahkan ke KPK-kan, sudah kok,” kata Saifullah Yusuf, Calon Gubernur Jatim.
Meski demikian, Gus Ipul mengaku ada beberapa persyaratan yang membutuhkan legalisir. Dari legalisir itu, nantinya akan diserahkan ke KPU sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan administrasi pemilihan gubernur (Pilgub).
"Ini (LHKPN) saya memberikan rutin, kemarin saya legalisir ke Jakarta, apa sudah sampai apa belum, nanti saya cek," ujar dia.
Gus Ipul terkenal dengan disiplin dalam penyerahan LHKPN. Dulu, Wakil Gubernur (Wagub) ini pernah menegur pejabat eselon II di lingkungan pemprov Jatim, karena belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK RI. Karena, LHKPN menjadi acuan untuk mengetahui jumlah dana yang dimiliki.
Untuk itu, persyaratan penyerahan LHKPN tidak menjadi persyaratan yang sulit. Dan pihaknya akan menyelesaikan dengan cepat, termasuk Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guruh Soekarno.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaGus Ipul meminta PKB untuk tidak banyak ‘bermanuver’
Baca SelengkapnyaGus Ipul meminta kinerja ASN di Pemkot Pasuruan berorientasi pelayanan publik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN
Baca SelengkapnyaPenunjukan Gus Kikin sebagai nahkoda baru PWNU Jawa Timur itu diputuskan dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca SelengkapnyaGus Ipul menilai perlu adanya pergantian Ketum PKB, agar adanya regenerasi.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaMK menyampaikan tidak adanya permasalahan dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden 2024.
Baca Selengkapnya